NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO), Bastian P. Simanjuntak mengaku tak heran, jika Prabowo Subianto mengungkapkan kegeramannya dan mengatakan banyak pejabat bermental maling. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi setelah reformasi 98 adalah bukti bahwa memang masih banyak pejabat kita yang bermental maling.
“Akui saja, mengapa harus ditutup-tutupi? Toh banyak bukti-buktinya kita jangan munafik dan pencitraan terus, akui saja jika memang masih banyak maling di republik ini,” kata Bastian dalam keterangannya kepada Redaksi NUSANTARANEWS.CO, Jakarta, Rabu (4/4/2018).
Bastian mencontohkan, salah satu kasus besar yang sempat terbongkar adalah kasus “Papa Minta Saham” dimana terbongkar rekaman percakapan cawa-cawe antara Setya Novanto, Muhammad Reza, dengan direktur Freeport Indonesia Maaruf Samsudin. Dimana dalam percakapan tersebut di sebut-sebut nama Jokowi, Luhut Panjaitan dan JK yang inti percakapannya adalah permintaan saham dari freeport untuk pembangkit listrik yang nantinya akan mensupport smelter freeport sebagai bahan bargaining untuk perpanjangan ijin Freeport.
“Sangat disayangkan bocoran pembicaraan yang sempat diperdengarkan secara umum dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan DPR tersebut tidak ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah Jokowi, padahal Jokowi pernah marah di hadapan media dengan mengatakan agar siapapun jangan menjual-jual nama lembaga Negara untuk kepentingan pribadi,” terangnya.
Bahkan, kata dia, tontonan kemarahan Jokowi tersebut tidak ditindaklanjuti dengan instruksi yang jelas kepada jajaran dibawahnya untuk mengusut skandal freeport tersebut baik Polri maupun Kejaksaan dan KPK pun tidak melakukan apa-apa.
“Pidato-pidato Prabowo yang mengkritisi para elit berprilaku maling dan rakus patut kita dukung, karena kenyataannya memang masih banyak maling di Republik ini, harus ada yang memblow up secara terus menerus agar kita semakin jijik dengan prilaku koruptif dan kolutif yang acapkali dilakukan oleh politisi yang sedang berkuasa. Itu juga bisa kita jadikan sebagai bentuk kritik keras terhadap pemerintah Jokowi agar lebih serius memberantas Korupsi Kolusi dan Nepotisme karena memberantas KKN merupakan salah satu agenda Reformasi 98,” jelas Bastian.
Ditambahkannya bahwa, selama 20 tahun ini KKN masih saja terjadi, tandanya reformasi telah gagal. Jokowi harus mengakui bahwa rezimnya gagal memberantas korupsi bahkan terhadap korupsi dan kolusi yang sudah terang dilakukan dalam kasus “Papa Minta Saham”. Bila kasus yang sudah begitu terang tidak diusut tuntas, konon lagi kasus-kasus yang tidak diketahui masyarakat luas.
“Siapa pun rezim yang berkuasa jika gagal memberantas KKN maka rezim tersebut harus diganti dengan rezim baru yang benar-benar anti terhadap KKN,” tandas Bastian, tegas.
Pewarta: M. Yahya Suprabana
Editor: Achmad S.
