NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Fenomena artis masuk politik dan mencalonkan diri menjadi legislatif semakin populer dalam kancah perpolitikan tanah air. Partai politik secara sadar merekrut sejumlah artis untuk dikader dan diajukan menjadi caleg supaya partai dapat mendulang suara yang lebih banyak.
Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO), Bastian P. Simanjuntak menilai, perekrutan artis tersebut tidak gratis. Artinya, artis-artis ini dibayar guna memenangkan kompetisi perebutan kursi dewan. Dimana hal itu, merupakan ulah “Hacker Demokrasi” yang orientasinya kepentingan individu atau kelompok.
Parpol yang melakukan hal tersebut, kata Bastian, tidak berpikir panjang, karena sebenarnya mereka bisa merusak fungsi Dewan dalam hal legislasi, penganggaran dan pengawasan.
“Lihat saja selama ini DPR tidak berfungsi dengan baik menjalankan fungsinya tersebut. Coba bayangkan jika kedepan parlemen di isi oleh orang-orang yang tidak mengerti politik, dapat dipastikan sistem balancing kekuasaan tidak akan berjalan dengan baik,” ungkap Bastian kepada redaksi NUSANTARANEWS.CO, Jakarta, Senin (23/7/2018).
“Demokrasi kita akan semakin mundur, di dewan hanya akan menjadi kumpulan wayang yang dikendalikan oleh para dalang dan para cukong, sistem demokrasi kita akan rusak di isi oleh orang-orang yang tidak berkualitas. Hanya karena popularitas besar kemungkinannya kumpulan artis-artis tersebut terpilih oleh masyarakat yang juga masih buta politik, berbahaya sekali bagi masa depan NKRI,” imbuhnya.
Bastian menyatakan, setelah cukong donatur politik menang banyak di 171 daerah pilkada langsung, sekarang mereka hendak kuasai parlemen dengan menempatkan wayang-wayang artis bayaran. Sangat mengerikan, kata dia, bila wakil rakyat bukan patuh pada konstitusi namun pada cukong yang membayar mereka. Nantinya mereka akan menjalankan keinginan cukong bukan menyerap aspirasi rakyat serta menjalankan amanat rakyat.
“Kita semua tahu bahwa artis setiap manggung dibayar, hal yang sama bisa saja terjadi dipanggung politik. Fenomena artis yang suka gonta-ganti parpol serta ketika terpilih tidak menjalankan amanat konstitusi telah kita saksikan. Hal itu tidak boleh terulang pada pileg 2019 mendatang. Mengingat masih banyak pemilih yang memilih hanya berdasarkan popularitas maka kita yang paham situasi ini harus bertindak cepat,” jelas Bastian.
“Kita yang masih berpikir sehat harus aktif berkampanye baik di sosial media baik secara langsung di lapangan agar rakyat tidak memilih artis-artis caleg bayaran. Hal itu dilakukan agar DPR tidak diisi oleh orang-orang bayaran cukong. Negara ini harus diselamatkan, pemilu tahun depan adalah kesempatan kita untuk memperbaiki demokrasi kita dengan memilih orang-orang yang terbaik, bukan hanya karena ngetop lantas terpilih. Kita harus cermat menilai visi dan misi para caleg yang berlatar belakang artis,” terangnya.
Ditambahkan Bastian, Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO) menilai fenomena artis yang dibayar cukong untuk nyaleg merupakan ‘virus’ demokrasi.
“Kita tidak bisa membiarkannya, kita harus bertekad mengalahkan para cukong yang menggunakan artis sebagai ‘boneka’ mereka dengan tidak memilih artis-artis yang dibayar tersebut pada pileg 2019. Saatnya selamatkan demokrasi kita dengan begitu kita berarti telah selamatkan masa depan bangsa Indonesia,” tandasnya.
Pewarta: M. Yahya Suprabana
Editor: Achmad S.