NUSANTARANEWS.CO – Republik ini diperjuangkan dan berdiri karena sebuah cita-cita yang sangat luhur: sebuah tatanan masyarakat adil, makmur, demokratis dan berperikemanusiaan. Cita-cita itu termaktub sangat jelas dalam Pembukaan UUD 1945.
Namun di sana-sini masih nampak ketimpangan ekonomi dan ketimpangan pembangunan. Saat ini 56 persen aset nasional kita masih dikuasai oleh segelintir (0,4 persen) penduduk, dimana 87 persen di antaranya berbentuk penguasaan atas tanah. Tentu saja, ketimpangan itu menghambat terwujudnya cita-cita keadilan sosial.
Penyelenggaraan demokrasi belum menyentuh ke esensinya, yaitu partisipasi dan kedaulatan rakyat. Partai politik, yang seharusnya menjadi lokomotif partisipasi warga, justru dibajak oleh elite oligarki untuk menumpangkan kepentingan pribadinya.
Bangkitnya kesadaran kritis yang bertautan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi (internet, gadget, media sosial, dan lain-lain) telah melahirkan gerakan kewargaan yang mengedepankan ide-ide keterbukaan, partisipasi, dan kemanusiaan tanpa batas.
Kemudian, dalam hitungan empat hingga puluhan tahun kedepan (2020-2030), Indonesia akan menikmati masa “jaman keemasan” (golden age), di mana 70 persen dari manusia Indonesia adalah tenaga produktif (usia 15 – 64 tahun). Sedangkan tenaga yang kurang produktif hanya 30 persen (usia 14 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas).
Bonus demografi bisa menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, bisa menjadi kesempatan emas bila kita bersiap menyambutnya. Di sisi lain, bonus demografi akan menjadi bencana jika kita lalai mempersiapkan diri.
Dengan jumlah tenaga produktif yang sangat besar itu, tentu kita harus berpikir tentang pengembangan sumber daya manusia (SDM), penyediaan lapangan pekerjaan, dan infrastruktur sosial-politik yang semakin demokratis.
Kita dituntut dalam waktu sesingkat-singkatnya untuk mewujudkan mandat konstitusi: mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita dituntut untuk menciptakan layanan kesehatan yang memastikan setiap anak Indonesia bisa tumbuh sehat. Bangsa yang cerdas dan sehat adalah modal besar untuk menjadi bangsa maju. Kita juga dituntut untuk menyediakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya, yang bisa membuat pekerjanya hidup layak dan bermartabat.
Untuk merespon hal ini, kami DPP Partai Kemajuan akan melakukan “Soft Launching” guna merespon persoalan di atas. Soft Launching akan dilakukan dalam bentuk Diskusi Terbuka yang akan menghadirkan Dr. Philips J Vermote (Direktur CSIS), Edna Caroline (Pengamat Hukum dan Keamanan Nasional), dan Claudia Suranjaja (Wakil Ketua Umum DPP Partai Kemajuan).
Diskusi ini akan kami laksanakan pada Selasa, 20 Desember 2016, Pukul 14.30 WIB – selesai di Kantor DPP Partai Kemajuan, Jalan Pejaten Mas Raya A21, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. (wahida/ris)
