Berita UtamaLintas NusaPolitikTerbaru

BNPP Gelar Rakor Percepatan Pengembangan Kawasan Eks OBP Segmen Sungai Simantipal

BNPP Gelar Rakor Percepatan Pengembangan Kawasan Eks OBP Segmen Sungai Simantipal
Foto: BNPP dan unsur Forkomimda Nunukan berfoto bersama seusai Pambukaan Rakor Percepatan Pengembangan eks OBP Sei Simantipal di Ballrom Laura Hotel, Kamis (22/9).

NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – Persoalan di Perbaratasan seakan tak kunjung usai. Seperti yang terjadi dengan wilayah eks oustanding boundarry problem (OBP) segmen Sei Simantpal yang sekarang masuk wilayah dari Kecamatan Lumbis Pansiangan, Nunukan, Kalimantan Utara

Permasalahan status lahan, persoalan isnfratruktur hingga bagaimana pengembangan kawawasan tersebut nantinya, merupakan pekerjaan rumah bagi Pemerintah.

Terkait hal tersebut, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar Rakor Percepatan Pengembangan Kawasan Eks OBP Segmen Sungai Simantipal di Balroom Laura Hotel, Kamis (22/9).

Dalam Rakor yang dihadiri Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Ir. Robert Simbolon, Bupati Nunukan Hj, Asmin Laura Hadid dan beberapa pejabat dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian KLH tersebut, dibahas beberapa persoalan di wilayah yang pernah menjadi sengketa antara Indonesia dengan Malaysia itu

Robet Simbolon mengungkapkan bahwa setelah kurang lebih 42 tahun dilakukan pembahasan tekait OBP pada tahun 2019 di pertemuan Joint Indonesia Malaysia (JIM) ke 43 di Kuala Lumpur telah ditandatangani Memory of Understanding (MOU) penyelesaian OBP di Segmen Sungai Simantipal dan C500 C600.

Baca Juga:  Rayakan Kemerdekaan, SLB Negeri Pidie Jaya Gelar Outdoor Study ke 8

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam Percepatan Pengembangan Eks OBP Sungai Simantipal sebagai berikut: 1. MOU Penyelesaian OBP Sungai Simantipal yang telah ditandatangani pada Pertemuan JIM ke-43 di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21 November 2019.

“Dasarnya adalah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang memuat “Sasaran pembangunan kewilayahan tahun 2020-2024 akan dicapai melalui lima (5) prioritas, yaitu: pengembangan kawasan strategis; pengembangan sektor unggulan; pengembangan kawasan perkotaan; pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi; serta pengelolaan kelembagaan dan keuangan daerah” tuturnya.

Penerbitan Keputusan Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Nomor 83.05-070 Tahun 2022 Tentang Tim Kerja Penyelesaian Batas Wilayah Negara Republik Indonesia Malaysia Pada Outstanding Boundary Problems Segmen Pulau Sebatik dan Percepatan Pengembangan Kawasan Eks Outstanding Boundary Problems Segmen Sungai Simantipal.

“Penerbitan Keputusan Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Nomor 83.05-094 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 83.05-070 Tahun 2022 Tentang Tentang Tim Kerja Penyelesaian Batas Wilayah Negara Republik Indonesia-Malaysia pada Outstanding Boundary Problems.”

Baca Juga:  Buruh Tani dan Buruh Pabrik Rokok Akan Mendapatkan BLT DBHCHT Rp 900.000,-

Sementara itu Bupati Nunukan, Asmin Laura menilai, setelah lepas dari status OBP, maka tugas pemerintah selanjutnya adalah memastikan bahwa masyarakat di wilayah eks OBP Sei Mantipal-Sinapad mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah.

“Masyarakat tentu tidak ingin masuknya wilayah mereka ke dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia ternyata tidak membawa perubahan apapun terhadap nasib dan kehidupan mereka,” ujarnya.

Maka untuk menjawab harapan tersebut, menurut Laura, perlu disusun sebuah rencana pengembangan wilayah yang konferhensif serta memperhatikan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Sebuah rencana pengembangan wilayah yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur penataan namun juga harus mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, budaya ,pendidikan beserta termasuk aspek-aspek yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara.

“Jangan sampai jangan terlalu fokus membangun sarana dan prasarana infrastruktur, akhirnya kita meletakkan pembangunan manusianya. Sementara hakikat pembangunan yang sesungguhnya adalah untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang maju dan sejahtera,” tandasnya.

Baca Juga:  Gelar Penjaringan DCS, PDI Perjuangan Jatim Kejar Menang Tebal di Pemilu 2024

Oleh karena itu, atas nama Pemerintah Kabupaten Nunukan ia menyambut baik kegiatan pembahasan rencana aksi pengembangan kawasan yang diinisiasi oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

“Mudah-mudahan, pembahasan rencana pengembangan kawasan Ini menghasilkan sesuatu yang positif dan secara konkret bisa segera dieksekusi di lapangan supaya masyarakat dapat segera merasakan perhatian yang sungguh-sungguh dari Pemerintah,” harap Laura.

Selain dari BNPP dan Pemerintah Daerah, hadir dalam Rakor tersebut Letkol Inf Albert Frantesca Hutagalung (Dandim 0911/Nnk), Washington Saut Dompak, A.md. Im., S.H., M.H ( Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Nunukan),  Ir. H. Dian Kusumanto (Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerarah Kabupaten Nunukan), Lettu Inf Ade Danusyam (Pasi Ops Satgas Pamtas Yon 621/Manuntung), Lettu Inf M. Fadillah (Dan SSK 4 Satgas Pamtas Yon 621/Manuntung) dan Lettu Inf Edvin Apriko Harda (Dan SSK 1Satgas Pamtas Yon 621/Manuntung).

Hadir pula Hendrawan (Anggota DPRD Kab. Nunukan), Lewi, S.sos (Anggota DPRD Kab. Nunukan) Lumbis Pangkayungon, S.sos (Camat Lumbis Pansiangan) dan semua Kepala Desa se-Kecamatan Lumbis Pansiangan. (ES)

Ikuti berita terkini dari Nusantaranews di Google News, klik di sini.

Related Posts

1 of 9