Oleh Hanif Kristianto (Analis Politik dan Media)
NUSANTARANEWS.CO – Mencermati di akhir kepemimpinan Jokowi-JK rakyat dibuat gelisah. Indonesia seolah kehilangan identitas rasa politiknya. Rakyat menginginkan rasionalitas jawaban tuntas dibuat gusar karena tak ada jawaban memuaskan. Ada permainan baru saling lempar handuk tanggung jawab. Bukan kali ini saja rakyat disuguhi dengan ‘hatrick politic’. Rakyat pun terkapar karena jatuh dijegal.
Sikap rasional haruslah menjadi karakter penguasa. Selama ini suguhan politik dalam lingkaran demokrasi dibumbui irasional. Banyak catatan selama pemerintahan ini yang jika dicermati jawabannya lucu-lucu. Semisal perppu Ormas yang dianggap ada kegentingan memaksa. Jika listrik mahal, cabut aja meterannya. Beras mahal ditawar ya. Cacing mengandung protein. Daging mahal, makan keong sawah. Publik pun akhirnya membuat ekspresi satir, hingga tagar sangar #2019GantiPresiden.
Sikap rasional penguasa selayaknya berdasar pada konstitusi dan hukum yang dijadikan rujukannya. Jika jawaban dan alasan yang dibuat ngawur, bisa-bisa negara ini hancur. Karena mengelola negara tidak sama dengan masak di dapur. Mengelola negara butuh etika, estetika, kecerdasan politik, kemandirian, dan rasional dalam memutus kebijakan serta mengelolah permasalahan.
Ketika penguasa kehilangan rasionalitas dalam memimpin, maka selangkah lagi sikapnya menjadi diktator. Kediktatoran tidak mesti harus tangan besi. Demikianlah sebagaimana gambaran ‘demokrasi proletar’. Indikasinya bisa melalui kebijakan politik, hukum, dan ekonomi. Demi bertahan kekuasaan, rela meradikalisasi diri untuk bertahan. Kalau bisa buat aturan menjadi pemimpin sepanjang zaman. Hukum dijadikan alat tawar. Lawan politik dibungkam dan ditakuti dengan ungkapan dosa-dosa politik. Seketika alat-alat hukum negara menjadi malaikat pencabut nyawa. Tahu tak ada dana, hutang jadi primadona. Lengkap sudah ekonomi bangsa dikuasai monster kapital dan jebakan utang.
Kerasionalan sikap harus disertai dengan pengambilan sistem yang tepat. Sebab sistem pengelolaan negara erat dengan jatuh bangun bangsa. Sementara ini, sistem demokrasi masih diyakini yang terbaik pascadiktatorisme dan otoritarianisme. Meski demikian, atas nama demokrasi perang masih terjadi dan pembungkaman suara kritis rakyat tiada henti. Demokrasi menjadi bencana baru dan di ambang batas keberakhiran.
Hal yang lebih parah terjadi di negeri-negeri Islam. Euforia demokratisasi disambut gembira. Sejenak mereka melupakan keagungan politik dan aturan Islam yang sempurna. Islam yang mereka peluk sementara waktu ditaruh di tempat ibadah dan dijauhkan dari pengaturan negara. Lambat laun umat Islam menyadari tipuan dan rayuan demokrasi. Umat Islam sering diseru untuk memilih dan berpartisipasi dalam pemilihan. Sayangnya yang dipilih jauh dari pemikiran dan komitmen Islam.
Bencana yang menimpa umat Islam terkait politik menjadi bencana mendunia. Akibatnya umat Islam menjadi obyek penderitaan. Berpuluh-puluh tahun umat Islam dijadikan bancaan negerinya. Dijual aset dan tambangnya. Dikuasai dan dihegemoni segala bidang kehidupannya.
Oleh karena itu, pemimpin di era milenial tak cukup hanya bersikap rasioanl, tapi juga harus memilih sistem Islam sebagai panduan. Sistem Islam yang tak sekadar polesan manis. Sikap yang diluar membela kepentingan Islam, tapi menolak upaya pengembalian kepemimpinan Islam dalam kehidupan. Rasionalitas harus didukung dengan sikap tawadhu’ dan ketundukan pada Allah dan Rasul-Nya. Itulah sebaik-baik pemimpin dan penguasa yang ditaati di dunia. []
(NB: Judul “Bersikap Rasional, Karakter yang Harus Dimiliki Penguasa” diambil dari buku Memoar Sultan Abdul Hamid II, Poin 22 hlm.101)
