Berlakukan BBM Biodiesel B30, DPR Sebut Pemerintah Berpihak Kepada Kapitalis

Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo. (Foto: Setya N/NUSANTARANEWS.CO)

NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Rencana pemerintah memberlakukan BBM Biodiesel B30 dinilai wujud dari keberpihakan kepada kapitalis.

Keinginan pemerintah yang akan memberlakukan BBM Biodiesel B30 dengan dalih subtitusi impor disorot Komisi V DPR RI, Bambang Haryo. Pasalnya, apa yang dilakukan pemerintah tersebut merupakan tipu muslihat dan tidak mendasar, karena saat ini Indonesia baru diberlakukan BBM B20.

“Ini tipu muslihat pemerintah saja ke rakyat. Ini adalah yang pertama di dunia, karena semua negara di dunia hanya menggunakan B5, B7, sampai dengan B10, seperti misalnya Kanada, Malaysia, Argentia, India dan Australia,” kata Bambang Haryo di Surabaya, Sabtu (20/7/2019).

Bambang melanjutkan bahwa dampak multiplayer effect kenaikan biodiesel di atas 10% berakibat fatal terhadap semua mesin-mesin industri dan transportasi karena minyak biodiesel di atas 10% merusak mesin.

“Bisa terjadi ruang bakar kotor, saringan dan injektor cepat rusak, mesin panas dan lainnya sehingga akan berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia secara keseluruhan” jelasnya.

Selain itu, pria yang digadang-gadang untuk maju di Pilwali Surabaya ini menuturkan bahwa subtitusi impor yang dikatakan berpengaruh besar, kenyataannya sangat kecil karena solar adalah bagian kecil dari impor migas yakni hanya 4,6 juta ton per tahun, sedangkan total migas 50,4 juta ton per tahun.

Bambang menambahkan, impor migas Indonesia hanya 15% dari impor non-migas di mana impor non-migas tahun 2018 sebesar 29.868 juta USD.

“Jadi subtitusi biodiesel B20, B30 dan B100 pun tidak akan berdampak signifikan terhadap nilai impor Indonesia, tetapi justru akan menghancurkan,” imbuhnya.

“Pemberlakuan Biodiesel B30 persen itu, kami nilai saat ini pemerintah terkesan berpihak pada kapitalis tanpa mementingkan masyarakat secara luas termasuk kesalamatannya,” tutupnya.

Pewarta: Setya N
Editor: Eriec Dieda