Connect with us

Ekonomi

Berjanji Akan Buy Back Saham Indosat, Pengamat: Jokowi Ingkar Janji

Published

on

Satelit Indosat di Kantor PT Indosat Jl Daan Mogot KM 11, Jakarta Barat. Foto: MI/Rommy Pujianto

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pengamat Politik Network for South East Asian Studies (NSEAS), Muchtar Effendi Harahap mengatakan bahwa janji politik Jokowi yang akan membeli kembali saham Indosat hanyalah isapan jempol belaka. Pasalnya, pengusaha kaya raya Qatar tidak akan mungkin melepaskan begitu saja Indosat tersebut.

“Itu janji nggak mungkin terealisir karena pemiliknya sekarang kelompok pengusaha kaya dari Timur Tengah, Qatar. Mereka tidak butuh uang negara RI,” ungkap Effendi saat dihubungi NusantaraNews.co di Jakarta, Senin (27/11/2017).

Baca: Mengenang Indosat

Muchtar melanjutkan, Indonesia tidak akan pernah mampu untuk membeli kembali saham Indosat yang saat ini kepemilikannya sebesar 65 persen dikuasai oleh Ooredoo Group, yang dimiliki oleh Nasser Marafih. Menurutnya, dengan beban hutang yang mencapai 4.478 triliun sangat mustahil bagi Indonesia untuk membeli kembali saham Indosat.

“Indonesia tidak akan mampu beli kembali saham Indosat karena pemilik tidak ingin menjual dan Indonesia juga lagi nggak punya uang,” cetusnya.

Baca juga: Indosat Hilang, BRIsat Pun Datang

Menurut Muchtar, tidak terbelinya saham Indosat merupakan bukti bahwa Jokowi telah ingkar terhadap janji politik yang pernah diucapkan saat kampanye pada Pemilu 2014 silam.

“Kasus membeli kembali saham Indosat ini satu bukti Jokowi ingkar janji kampanye Pilpres lalu,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Indosat merupakan bagian dari anak usaha milik BUMN yang bergerak pada bidang teknologi satelit. Pada 15 Desember 2002, Pemerintahan Presiden Megawati melepas 41,94 persen saham Indosat ke Singapore Technologies Telemedia Pte.

Kemudian, Indosat diketahui telah diakusisi oleh Ooredoo Group, yang ketika itu dikenal sebagai Qatar Telecom, terjadi pada 2008. Kepemilikan saham Indosat saat ini terbagi antara Ooredoo sebesar 65 persen, Pemerintah RI sebesar 14,3 persen, Skagen AS sebesar 5,42 persen dan publik sebesar 15,29 persen.

Baca Juga:  Menolak Lupa: Janji Jokowi di Bidang Keamanan Nasional Belum Terealisasi

Reporter: Syaefuddin Al Ayubbi
Editor: Eriec Dieda

Loading...

Terpopuler