Beri LHP, BPK RI Beber Kelemahan Kinerja Pemprov Jatim

Beri LHP, BPK RI beber kelemahan kinerja Pemprov Jatim, Kamis (18/6).

NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Beri LHP, BPK RI beber kelemahan kinerja Pemprov Jatim. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jatim menyatakan opini kinerja Pemprov Jati dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan Keuangan Pemprov Jatim. Meski menyebut opini WTP, BPK RI juga membeberkan kelemahan kinerja Pemprov Jatim dari temuan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) tersebut.

Menurut Kepala BPK RI perwakilan Jatim Joko Agung Setyono mengatakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan oleh pemerintah.

“Opini WTP yang diberikan BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan dan dan bukan merupakan jaminan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah sudah terbebas dari adanya fraud atau tindakan kecurangan lainnya,” jelasnya saat memberikan WTP di sidang paripurna di DPRD Jatim, Kamis (18/6).

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD tahun ajaran 2019, kata Joko, BPK masih menemukan kelemahan-kelemahan pengendalian intern dan permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang tidak mempengaruhi secara material kewajaran laporan keuangan tahun 2019,” jelasnya.

Joko lalu membeberkan permasalahan tersebut antara lain Pemprov Jatim belum memiliki prosedur baku untuk melaporkan Penerimaan Hibah Langsung yang diterima OPD. Tak hanya itu, kata Joko, tindak lanjut Dinas Pendidikan atas permasalahan dana BOS tahun 2018 belum optimal sehingga masih terjadi permasalahan berulang di tahun 2019.

“Pemanfaatan fasilitas Pelabuhan Probolinggo milik Dinas Perhubungan Oleh PT Delta Artha Bahari Nusantara Tidak sesuai prosedur,” tandasnya. (setya/ed. banyu)