Politik

Berantas Radikalisme Tak Berarti Harus Sensor Khutbah

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mujahid serukan jangan sensor khutbah demi berantas radikalisme/Ilustrasi Nusantaranews
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mujahid serukan jangan sensor khutbah demi berantas radikalisme/Ilustrasi: Nusantaranews

NUSANTARANEWS.CO – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mujahid mengatakan Indonesia tidak boleh meniru apa yang lakukan pemerintah Mesir, yaitu pembatasan khutbah untuk menangkal pemahaman radikal. Jika hal itu dilakukan maka, Indonesia sama saja mengalami kemunduran.

“Demokrasi kita mundur jauh belakang ke era tahun 60 sampai 70-an di awal era Soeharto ketika khutbah di sensor,” ujar Sodik, di Jakarta, Senin (18/7).

Secara umum, menurut Sodik, budaya Arab Mesir dan budaya kita di Indonesia berbeda dalam merespons ajaran-ajaran radikal. Ia menyarankan beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia.

Pertama, mengajarkan Islam yang sesungguhnya di sekolah-sekolah. Kedua melalui Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia serta organisasi kemasyarakatan bertemu untuk merumuskan dan membuat komitmen bersama mengajarkan agamanya yang baik dan benar serta jauh dari radikalisme.

“Pemimpin-pemimpin agama kita sudah dewasa dan cerdas. Jika masih ada kelompok yang radikal maka dilakukan pembinaan dan jika diperlukan pembatasan, maka khusus kelompok ini dan jangan digeneralisir,” katanya. (Achmad)

Related Posts