NUSANTARANEWS.CO – Pengentasan persoalan pungutan liar (Pungli) memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ekspektasi masyarakat supaya bebas dari segala bentuk pungli memang tidak boleh tidak harus diindahkan oleh pemerintah. Kendati demikian, pungli senyatanya merupakan persoalan setiap elemen dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam masyarakat Indonesia.
Persoalan Pungli juga menjadi tugas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Dimana Kemen PANRB memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan segala permasalah dalam aspek pelayanan publik alias layanan masyarakat.
Karena itu, untuk mengatasi masalah yang ada, Menteri PANRB Asman Abnur membutuhkan pemikiran dari semua elemen bangsa. Hal itu diungkapkannya saat menghadiri Wisuda IV Universitas Andalas Tahun 2016, di Universitas Andalas, Padang, Sumbar, Sabtu (26/11).
“Untuk memecahkan permasalahan dalam tugas saya ini membutuhkan pemikiran dan kerja sama dari seluruh komponen, termasuk lembaga pendidikan tinggi dan para pemangku kepentingan lainnya,” ujar Menteri Asman seperti dilansir Humas MenPANRB.
Mentri Asma menegaskan bahwa, di era persaingan global ini kualitas pelayanan publik sangat besar pengaruhnya terhadap kemampuan daya saing nasional. Namun, pada akhir-akhir ini ada persoalan pokok yang menghalangi daya saing bangsa yang dihadapi terkait dengan pelayanan publik yakni pungutan liar.
“Berbagai upaya telah ditempuh untuk mengatasi permasalahan korupsi/pungutan liar, mulai dari reformasi politik, hukum, dan birokrasi yang antara lain terlihat dari pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), reformasi lembaga penegak hukum, dan belum lama ini dengan pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli),” tuturnya.
Bahkan, lanjut Asman, berbagai kebijakan tersebut tidak dapat memberi hasil yang optimal tanpa adanya dukungan dan kerja sama dari seluruh bangsa. Karena itu, menurut dia, Institusi pendidikan dalam setiap levelnya termasuk perguruan tinggi memiliki peran penting dalam pembangunan. Sebab pendidikan merupakan salah satu parameter penting dalam Indeks Pembangunan Manusia.
“Indonesia memiliki potensi sumber daya tinggi sekaligus memiliki tantangan yang sangat besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga siap bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Hal tersebut hanya akan tercapai apabila kita menempatkan pendidikan sebagai salah satu modal dasar bagi pembangunan manusia,” kata Asman.
Asman menandaskan, dibandingkan dengan negara-negara maju, Indonesia sesungguhnya memiliki banyak sekali pekerjaan rumah yang memerlukan perhatian bersama. Untuk itu, pihaknya berpesan pada para wisudawan untuk memberikan kontribusi pada negara, baik berupa pemikiran maupun hal-hal lainnya untuk menyelesaikannya. (kiana/red-02)
