NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan bahwa belum semua aset milik pemerintah privinsi Jatim sertifikatnya terdaftar secara resmi. Karenanya, agar semua proses berjalan, Soekarwo mengatakan sudah ada kesepakatan antara Pemprov Jatim dengan BPK bahwa semua syarat administrasi yang sudah lengkap dimasukkan ke BPM.
“Apabila menunggu sertifikat akan butuh waktu lama. Hal ini menjadi satu kebijakan yang sangat baik karena mengedepankan asas manfaat, bukan hanya kepastian hukum,” ujar Soekarwo saat ditemui di Surabaya, Rabu (12/9/2018).
Pria yang akrab disapa Pakde Karwo mengungkapkan ada kendala dalam sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Pemprov Jatim, dimana sebagian besar tenaga ASN berdasarkan PP 45.
Selain itu, sebagian besar honorer masuk berlatar belakang sosial politik dan hukum. Menurutnya, agar tercipta sistem akuntansi yang baik di lingkungan pemerintah harus dilakukan diklat terhadap sistem akuntansi pemerintahan.
“Mereka harus memiliki sertifikat akuntansi. Hal tersebut juga menunjang semua kabupaten kota meraih WTP,” jelasnya.
Pewarta: Setya N
Editor: Novi Hildani
