Connect with us

Politik

Beijing kepada Trump: Kami Akan Lindungi Kedaulatan Laut Cina Selatan

Published

on

Jubir Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chunying. Foto IST

Jubir Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chunying. Foto IST

NUSANTARANEWS.CO – Laut Cina Selatan (LCS) kembali memanas. Kali ini Cina marah menyikapi sumpah Trump yang menyatakan tak akan membiarkan pulau-pulau yang berada di sepanjang perairan internasional LCS dikuasai Negeri Tirai Bambu.

Meski baru saja menarik diri dari Trans-Pacific Partnership (TPP), tak berarti Amerika Serikat ingin mengendurkan pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik. Tetapi, kebijakan mengejutkan Trump itu justru dalam rangka menyusun rencana strategis baru AS untuk tetap berperan penuh di Asia Pasifik, termasuk di LCS.

Jubir Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chunying seperti dilaporkan Sputnik mengeluarkan peringatan kepada Gedung Putih agar tidak terlalu jauh terlibat dalam konflik di LCS meski kenyataannya Angkatan Laut AS tetap aktif secara signifikan di jalur pusat perdagangan global itu.

Sebelumnya, jubir Gedung Putih, Sean Spicer mempertanyakan kedaulatan kepulauan Spratly yang diklaim Beijing. Menurut Hua, kedaulatan Cina atas pulau-pulau Spratly tak terbantahkan.

“Tidak peduli apa perubahan yang terjadi di negara lain, apa yang mereka katakan atau apa yang mereka lakukan, tekad Cina untuk melindungi kedaulatan dan hak maritim di Laut Cina Selatan tidak akan berubah,” kata Hua.

Lu Kang, pejabat senior Kementerian Luar Negeri Cina Selasa kemarin juga menekankan bahwa Amerika Serikat tidak boleh menentukan secara sepihak soal kepemilikan pulau-pulau Spratly. Menurut Lu, pulau-pulau Spratly bukan wilayah perairan internasional tetapi wilayah milik Cina. Cina, kata dia, berhak membangun apapun yang diinginkan di wilayah tersebut.

Sementara itu, mantan CEO Exxon yang tampaknya akan diangkat menjadi Menlu AS, Rex Tillerson menekankan bahwa pihaknya akan mengirim peringatan kepada Cina untuk menghentikan pembangunan (reklamasi) di pulau-pulau di Spratly. Kata dia, AS tak akan mengijinkan Cina memiliki Spratly.

Baca Juga:  Temui Aung San Suu Kyi, Indonesia Bicarakan Korban Muslim Rohingya

Sekadar informasi, pulau Spratly sudah sejak lama diperebutkan negara-negara kawasan, termasuk Amerika Serikat. Negara-negara itu tergiur akan luas daratan kepulauan Spratly yang hanya 3 km persegi itu, melainkan potensi sumber daya alam yang terkandung di kawasan seluas hampir 2 kali pulau Jawa itu. Di bawah permukaan laut kepulauan tersebut disinyalir memiliki kandungan gas dan minyak bumi yang sangat besar, selain itu juga strategis sebagai pos-pos pertahanan militer. (Sego/Er)

Loading...

Terpopuler