NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – Bawaslu Nunukan serukan kaum milenial untuk wujudkan pemilu berkualitas.
Badan Pengawas Pemilu (Baswaslu) Nunukan terus memperlihatkan konsistensi atas komitmenya dalam menciptakan Pemilu yang bersih, jujur dan bermartabat demi terwujudnya sebuah sistem pemerintahan yang berkualitas. Selain kepada tokoh maupun kelompok keagaaman, lembaga dari salah satu penyelenggara Pemilu di wilayah Perbatasan RI – Malaysia tersebut juga intens menggandeng partisipan dari kalangan milenial.
Salah satunya adalah dengan mempererat silaturahim dengan berbagai organisasi massa (Ormas) kepemudaan yang ada di Nunukan. Sebagaimana pantauan Redaksi pada Senin 9 Desember 2019 malam di Cafe Zone, Nunukan, Kalimantan Utara, para pemuda – pemudi dari lintas ormas tersebut bukan sekedar duduk menghabiskan malam akan tetapi berdiskusi tentang cara hingga solusi agar tercipta pemilu bersih di Perbatasan
“Posisi kaum milenial di Nunukan dalam pemilu terbilang sangat seksi. Pasalnya, hampir 30 persen konstituen di Pilkada 2020 nanti adalah kaum milenial terutama pemilih pemula. Sehingga peran serta mereka sangat besar dalam menentukan masa depan wilayah Perbatasan,” tutur Komisioner KPUD Nunukan, Hariadi.
Tak bisa ditawar lagi, ungkap Hariadi, bahwa dalam sistem demokrasi, pemerintahan yang bersih adalah lahir dari proses pemilihan yang jujur, adil dan bermartabat yang salah satunya memilih berdasarkan kehendak hati nurani.
“Untuk itu kaum milenial harus mampu dan berani melakukan perubahan termasuk memerangi politisasi SARA dan politik uang karena kedua hal tersebut merupakan kanker demokrasi,” tandasnya.
Sementara itu Ketua Bawaslu Nunukan Muhammad Yusran meminta agar kaum milenial menjadi dari penegakan demokrasi dengan cara mau melaporkan apabila melihat tindakan yang menjadi bagian dari kecurangan Pemilu. Yusran menjamin bahwa pihaknya pasti akan menindak lanjuti semua laporan dari masyarakat.
“Pada Pileg dan Pilpres lalu, karena partisipasi masyarakat agar demokrasi ini tegak berdiri, 12 laporan dari masyarakat kami tindak lanjuti,” papar Yusran.
Tak hanya itu, Yusran mengungkapkan bahwa selain 12 kasus yang dilaporkan masyarakat, pihaknya juga menemukan sedikitnya 417 kasus dugaan pelanggaran Pemilu.
“Semua kita proses bahkan ada satu kasus yang dugaan pelanggaran Pemilu yang saat ini sudah mendapatkan keputusan secara hukum,” paparnya.
Dalam kesempatan tersebut, secara khusus Bawaslu Nunukan juga memberikan penghargaan kepada organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan yang dinilai telah bekerjasama dengan Bawaslu dalam memerangi politik uang dan politisasi SARA.
Tak hanya kepada kelompok, Bawaslu Nunukan juga memberikan penghargaan kepada beberapa orang yang telah melaporkan terjadinya dugaan pelanggaran selama Pilleg dan Pilpres berlangsung. (edy/san)
Editor: Eriec Dieda
