Connect with us

Politik

Banyak Peserta dengan Nilai Tertinggi Saat Tes Tulis Tapi Tak Lulus Tahap Wawancara

Published

on

Komisioner KPUD Nunukan tengah mewawancarai salah satu peserta seleksi PPK dalam tahapan Tes Lisan

KPUD Nunukan tengah mewawancarai calon PPK. (Foto: Eddy S)

NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Nunukan telah merampungkan tahapan terahir yakni tes lisan (wawancara) seleksi Panitia Pemungutan ‘tingkat’ Kecamatan (PPK). Sedikitnya 105 pendaftar untuk bertugas di 21 Kecamatan (setiap kecamatan 5 anggota) telah dinyatakan lolos dalam tahap wawancara tersebut dan diagendakan akan dilantik ahir Februari 2020 untuk mulai bertugas pada 1 Maret 2020 di Pilkada serentak mendatang.

Nama dari para Calon PPK  pun telah di publikasikan oleh KPUD Nunukan beserta 5 nama peserta yang masuk 10 besar di setiap Kecamatanya. Dengan diumumkanya nama-nama tersebut, KPUD Nunukan mengajak masyarakat untuk turut mengkoreksi para calon PPK tersebut.

“Memang tahapan dari tes yang kita adakan sudah purna, tapi itu berahir. Karena setelah nama – nama calon PPK kita umumkan, kita berikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengoreksinya. Jika memang masyarakat mampu memberikan bukti tindakan dari para calon PPK yang masuk kategori pelanggaran atau larangan dari aturan yang sudah ditetapkan, kita pastikan akan gugurkan calon PPK tersebut. Dan penggantinya adalah dari lima nama dalam setiap kecamatanya yang turut kami publikasikan tersebut,” tutur Ketua KPUD Nunukan, Rahman, Rabu (19/2/2020).

Rahman mengungkapkan, publikasi dari nama-nama tersebut memang bukan arahan KPU RI (pusat) melainkan ide dari KPUD Nunukan sendiri sebagai bentuk transparansi serta wujud dari komitmen dalam menciptakan Pemilu bersih dengan dimulai dari para penyelenggara yang berintegritas. Kendati dalam aturan memang publikasi calon PPK tersebut adalah sebuah keharusan, namun Rahman tak menampik bahwa hal ini adalah kali pertama dilakukan oleh KPUD Nunukan.

Sejauh ini, ungkap Rahman, telah ada beberapa komplain dari masyarakat termasuk dari Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat ( ALMISBAT) Nunukan yang mempertanyakan perihal adanya peserta seleksi yang dalam tes tertulis memperoleh nilai tertingi namun yang bersangkutan tak lulus dalam 5 besar Calon PPK.

Baca Juga:  Kowani Sebut Tantangan Ibu Saat Ini Multikompleks

Terkait hal tersebut, salah seorang Komisioner KPUD Nunukan, Mahardi Gunawan menjelaskan bahwa didalam setiap tahapan seleksi, semua peserta yang lolos tahapan sebelumnya adalah Zero Predikat. Sehingga setiap peserta seleksi masing-masing mengantongi nilai 0. Hal inilah yang sepenuhnya belum dipahami masyarakat sehingga masih banyaknya anggapan bahwa peserta yang memperoleh nilai tertinggi otomatis akan lolos pula dalam tahap berikutnya.

“Bukan hanya satu kasus saja. Tapi ada beberapa peserta yang pada saat tes tertulis memperoleh nilai tertinggi atau mengungguli peserta lainya namun tak lolos pada saat tes wawancara. Dan ini yang paling sering dipertanyakan masyakat, contohnya kejadian di Sembakung Atulai,” ungkap Mahardi.

KPUD Nunukan, lanjut Mahardi, sangat memaklumi komplain dan pertanyaan terkait hal tersebut. Karena memang selama ini sosialisasi perihal mekanisme penilaian dari tahapan seleksi PPK jarang dipublikasikan. Sehingga menurut Mahardi, pihaknya sesegera mungkin akan memberikan penjelasan ke tiap-tiap Kecamatan berkenaan dengan hal itu.

Namun Mahardi juga meminta kepada para peserta yang sudah dinyatakan lolos tahap wawancara, agar tidak memastikan dirinya bakal dilantik sebagai angota PPK dulu. Karena dalam rentang waktu sekitar 8 hari hingga 28 Februari 2020 mendatang, bisa jadi ada komplain masyarakat dengan disertai bukti pelanggaran dari yang bersangkutan terkait admistrasi dan bukti tindakan lain.

“Bisa jadi ada mayarakat yang mampu memberikan bukti semisal yang bersangkutan masih terdaftar sebagai pengurus partai politik, anggota Timses dan bukti lainya yang bisa saja membuat yang bersangkutan harus tereliminasi sebelum pelantikan. Bahkan sudah dilantikpun, apabila ada bukti pelanggaran yang diberikan masyarakat, kita pasti akan berhentikan dan diganti oleh peraih nilai dibawahnya saat wawancara,” tandasnya. (san)

Baca Juga:  Menjadi Buah Bibir Sidang Paripurna DPR Aceh Berakhir Ricuh di Malam Tahun Baru
Loading...

Terpopuler