NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Ancaman banjir masih menjadi momok bagi Pemprov ditengah cuaca ekstrem yang melanda Jatim. Sejumlah daerah di Jatim menjadi langganan banjir dimana salah satu penyebabnya adalah jeleknya kondisi sungai di beberapa daerah tersebut. Tak hanya itu, juga tak ditunjang dengan anggaran untuk dilakukan pengerukan sungai-sungai tersebut.
Kepala PU SDA (Pekerjaan Umum Sumber Daya Air) Jatim, Isa Ansori Ansori mengakui banyak sungai yang kondisnya buruk, sehingga membutuhkan penanganan cepat agar tidak meimbulkan banjir.
“Selain tanggul jelek, sedimentasi juga tebal. Sungai yang menjadi dangkal ini menjadi perhatian kami,” katanya, Jumat (11/3).
Isa juga mengakui bahwa persoalan anggaran kerap menjadi kendala. Namun, pihaknya bersyukur bisa memaksimalkan kebutuhan yang ada. “Kami juga senang sebab pemerintah pusat ikut membantu,” jelas pria asal Madura ini.
Isa lalu mencontohkan keberadaan Sungai Kemuning di Madura, dimana sungai tersebut untuk pengelolaannya Kewenangan provinsi yang dibantu pusat.” Kebanyakan sih sungai sungai besar yang sering timbulkan banjir itu kewenangan pusat. seperti bengawan solo,” jelas Isa Ansori.
Di luar pendangkalan sungai, banyaknya bangunan di atas sempadan sungai, kata Isa juga selalu membikin pusing. Sebab, bagunan tersebut seringkali menyulitkan upaya normalisai sungai.
“Kendala rumah di pinggir sungai, sehingga kita nggak bisa masuk untuk bersihkan sedimentasi pakai ponton. karena bangunannya mepet sungai. Nah kita sedang koordinasi dan inventarsasi untuk mencari solusi. Bisa saja bekerja sama dengan kepolisian.Tapi itu masih tahap wacana,” ungkapnya.
Sedangkan anggota Komisi D DPRD Jatim Satib mengatakan kondisi kritis sungai terjadi di hampir seluruh sungai di Jawa Timur. Itu sebabnya banjir sering terjadi.
“Pemerintah prvinsi Jawa Timur harus memberikan perhatian lebih terhadap kondisi sungai sungai yang ada. Seperti kita tahu wilayah Jatim banyak yang mengalami banjir karena kondisi sungai yang membutuhan upaya normalisasi, baik yang disebabkan pendangkalan maupun penyempitan,” katanya.
Satib mengakui butuh anggaran besar untuk kegiatan normalisasi sungai tersebut. Untuk satu titik perbaikan tanggul misalnya, dibutuhkan dana sekitar Rp200 juta. Sementara jumlah titik yang harus diperbaiki cukup banyak.
“Kendalanya ya dianggaran. Tapi mau tidak mau karena ini kepentingan masyarakat jadi harus kita dahulukan. Carikan solusi yag sifatnya sementara. Minimal dikasih pengaman seperti bronjong untuk sementara, meskipun tidak permanen,” katanya.
Satib mengatakan perlu ada langkah nyata dari gubernur untuk mengatasi ancaman banjir tersebut. Caranya dengan mengalokasikan anggaran yang cukup. “Harus kelihatan action dari pemerintah dalam melindungi masyarakatnya dari bencana. Saya berharap Gubernur memberi atensi untuk anggaran,” harapnya. (setya)