Balada Impor: Bukan Solusi Ketahanan Pangan
Oleh: Nurdalena, Komunitas Emak-emak Peduli Bangsa
Drama kenaikan harga kebutuhan pokok setiap menjelang ramadhan sudah lumrah di negeri ini. Menurut Kemeterian Perdagangan (Kemendag), kenaikan harga bahan pokok yang terjadi di awal bulan Ramadhan ini dipicu oleh kenaikan permintaan dari konsumen. Selain itu, kenaikan bahan pokok juga dipicu oleh kelangkaan komuditas bahan pokok di pasar sehingga tidak mampu memenuhi permintaan konsumen yang meningkat.
Langkanya bawang putih misalnya, membuat harga bawang putih dibeberapa daerah bahkan ada yang menyentuh harga Rp 100 ribu per kilogram (kg). Bawang putih menjadi komuditas langka. Tak heran jika bawang putih ikut menjadi momok inflasi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, bawang putih memberikan andil inflasi sebesar 00,9 persen.
Impor bukan solusi ketahanan pangan
Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia demi kelangsungan hidup. Maka terenuhinya kebutuhan pangan merupakan hak asasi setiap orang. Berdasarkan kenyataan tersebut maka pemerintah harus benar-benar serius mewujudkan keterpenuhan pangan bagi masyakat. Sehingga masyarakat bisa mengakses pangan dengan mudah dan harga yang murah.
Namun suplai ketersediaan bahan pokok nasional masih sangat bergantung pada impor, termasuk bawang putih. Ekonom Institute for Devolopment of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah menyebutkan bahwa Prodeuksi nasional hanya mampu memenuhi 5 persen saja dari kebutuhnan bawang putih dalam negeri, sehingga 95 persennya bergantung pada impor. Maka tidak heran, jika suplai komuditas dari luar tesendat maka akan berefek pada kenaikan harga komuditas tersebut.
Impor bukan solusi, kebijakan impor apapun alasannya cenderung merugikan petani. Petani akan merasakan imbas langsung jika komuditas impor memenuhi pasar nasional, bahkan bisa mematikan sumber mata pencarian mereka, ujung-ujungnya kesejahteraan jauh panggang dari api. Kebijakan impor menjelang panen, membuat petani tidak mampu bersaing harga dengan produk impor yang lebih murah, walhasil petani harus menelan pil pahit kerugian.
Impor juga mengancam ketahanan pangan nasional, karena sumber pangan dari impor bukan swasembada. Harusnya pemerintah lebih berfokus bagaimana meningkatkan produksi, penyediaan lahan- lahan pertanian demi mewujudkan kedaulatan pangan, bukan malah terus- terusan impor. Impor hanyalah solusi instan yang justru mengamcam ketahanan pangan nasional.
Namun, dalam sistem demokrasi munculnya kebijakan yang merugikan rakyat bukan hal yang asing. karena negara hadir sebagai regulator bukan pengriayah (pengurus) urusan rakyat. Peneliti Senior Center Of Reform On Economics (CORE) mengungkapkan, ketahanan pangan saat ini lebih mendukung agribisnis dan industri pangan besar. Sementara petani tradisional dan buruh tani masih dikesampingkan.
Islam Solusi Ketahanan Pangan
Islam adalah agama yang sempurna, yang berasal dari yang maha sempurna. Tak hanya mengatur urusan ibadah, namun Islam juga memiliki solusi komprehensif dalam masalah ketahanan pangan. Islam memandang bahwa pangan adalah salah satu kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi. Dan seorang pemimpin akan diminta pertanggung jawaban kelak di hari akhir jika ada satu saja rakyatnya yang kelaparan.
Untuk itu, Pemimpin akan menaruh perhatian besar pada peningkatan produktivitas lahan. Dalam Islam tanah- tanah mati akan diperintahkan untuk dihidupkan. Jika diabaikan selama tiga tahun oleh si pemilik lahan, maka negara akan mengambil alih dan memberikan pada yang mampu mengolahnya, tentu dengan memperhatikan keseimbangan ekonomi dan pemerataan secara adil. Rasullah SAW bersabda siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya (HR. Tirmidzi dan Abu Dawud).
Syariah Islam juga menjamin terlaksananya mekanisme pasar yang sehat. Negara akan menaghilangkan distorsi pasar seperti penimbunan, riba, monopoli dan penipuan. Negara juga wajib menydiakan infomasi ekonomi dan pasar, serta membuka akses informasi itu agar semua orang bia menadapatkan informasi yang jelas sehingga terhindar dari keajhatan oknum-oknum yang ingin mengambil keuntungan secara tidak benar.
Dari aspek manajemen, kita dapat belajar dari Rasul SAW.yang pada saat itu sudah sangat konsen terhadap persoalan akurasi data produksi. Beliau mengangkat Hudzaifah ibn al Yaman sebagai katib untuk mencatat hasil produksi Khaybar dan hasil produksi pertanian. Sementara itu, kebijakan pengendalian harga dilakukan melalui mekanisme pasar dengan mengendalikan supply and demand bukan dengan kebijakan pematokan harga.
Praktek pengendalian suplai pernah dicontohkan oleh Umar bin al-Khaththab ra. Pada waktu tahun paceklik dan Hijaz dilanda kekeringan, Umar bin al-Khaththab ra menulis surat kepada walinya di Mesir Amru bin al–‘Ash tentang kondisi pangan di Madinah dan memerintahkannya untuk mengirimkan pasokan. Lalu Amru membalas surat tersebut, saya akan mengirimkan unta-unta yang penuh muatan bahan makanan, yang kepalanya ada di hadapan anda (di Madinah) dan dan ekornya masih di hadapan saya (Mesir) dan aku lagi mencari jalan untuk mengangkutnya dari laut.
Demikianlah konsep dan nilai-nilai syariah Islam memberikan kontribusi pada penyelesaian masalah pangan. Konsep tersebut tentu baru dapat dirasakan kemaslahatannya dan menjadi rahmatan lil alamin bila ada institusi negara yang melaksanakannya. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk mengingatkan pemerintah akan kewajiban mereka dalam melayani urusan umat, termasuk persoalan pangan dengan menerapkan syariah yang bersumber dari Allah SWT, pencipta manusia dan seluruh alam raya. Wallahu ‘alam.
