NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Mencermati perihal sengkarut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) selama ini, baik Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin maupun Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi masing masing mengaku berkomitmen untuk membenahi BPJS Kesehatan.
Perwakilan TKN Jokowi-Maaruf Amin, Hasbullah Thabrany misalnya mengaku jika program BPJS Kesehatan kedepan harus terus dijalankan. Karena menurutnya setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan jaminan kesahatan.
“BPJS harus terus dijalankan. Hal ini didasarkan pada UU yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan,” kata dia dalam diskusi bertajuk Masa Depan BPJS: Menilik Visi Misi Kandidat di Pilpres 2019, yang diselenggarakan The Indonesia Institute, di Jakarta (24/1).
Baca Juga:
BPJS Kesehatan Akhirnya Blak-Blakan Soal Penyebab Tekor Rp. 1 T Perbulan
Presiden Jokowi Akui Cari Opsi Untuk Atasi Sengkarut BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan: Gali Lubang Tutup Lubang Siasati Timbunan Utang
Meski demikian, dirinya tak menampik perihal persoalan di BPJS saat ini. Dirinya berharap berbagai persoalan pengelolaan BPJS dan kedepannya harus dibenahi.
“Saat ini persoalan BPJS memang memiliki masalah pada implementasi, salah satu faktor karena SDM. Banyak SDM yang tidak mengetahui konsep betul terkait pelayanan kesehatan,” kata Hasbullah yang juga Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.
Selain persoalan tata kelola BPJS, Hasbullah juga menyoroti persoalan kualitas SDM Indonesia. Anggota calon legeslatif dari partai PDIP itu mengatakan ke depan pasangan calon nomor urut 01 akan meningkatkan kualitas SDM Indonesia.
Sementara itu pada kesempatan yang sama, perwakilan dari BPN 02, Prabowo-Sandi, Sumarjati Arjoso, menyatakan hal serupa. Menurut dia, Prabowo-Sandi, bertekad untuk terus menjaga keberlangsungnnya BPJS serta meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
Dirinya menjelaskan, pemerintah saat ini disebut gagal dalam wujudkan Universal Health Coverag. Selain itu, banyak rumah sakit yang tidak lulus akreditasi sehingga diputus mitra dengan BPJS. Bahkan fasilitas kesehatan masih terbatas, banyak keluhan kamar penuh.
“Prabowo-Sandi akan memperbaiki tata kelola BPJS kesehatan untuk mencegah defisit dan meningkatkan pelayanan kesehatan,” jelas Sumarjati.
Pewarta: Romandhon
Editor: Alya Karen
