Connect with us

Opini

Awal Prahara di Tubuh Golkar dari Jawa Barat?

Published

on

Awal Prahara di Tubuh Golkar dari Jawa Barat?

Awal Prahara di Tubuh Golkar dari Jawa Barat?

Awal Prahara di Tubuh Golkar dari Jawa Barat?

Setelah Ketua Umum DPP Partai Golkar, yang juga Menko Perekonomian, Erlangga Hartanto, beberapa waktu lalu memberikan jabatan Plt DPD I Jawa Barat ke Ace Hasan Shazily – sekarang tersiar info bahwa wakil ketua komisi VIII itu akan mengkarteker sejumlah Ketua Definitif Partai Golkar di DPD II Jawa Barat – termasuk ketua Golkar Kabupaten Bandung hasil Musda belum lama ini.
Oleh: Muslim Arbi

Kalau benar Ace Shazili, putera Banten itu mengambil langkah tersebut maka hal ini tentu akan mengundang prahara politik di tubuh Golkar Jawa Barat dan pada gilirannya bisa saja mengguncang Golkar pusat. Pasal nya, ketua Partai Golkar Kabupaten Bandung itu, SK kepengurusannya pasti di tanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekjen Golkar. Tindakan penggusuran itu tentu dapat dianggap melawan Ketua Umum, dan melanggar konsitusi partai.

Sementara tesebar pula info bahwa kepemimpinan Ace ini diam-diam tidak dapat diterima oleh ketua-ketua DPD II Golkar di Jawa Barat. Apalagi nama Ace juga santer dikaitkan dengan korupsi Dana Bansos dan Dana Haji – sehingga harus menggusur ketua-ketua DPD II yang di anggap tidak loyal dan mengganti dengan orang-orangnya melalui pembentukan karteker atau jabatan sementara.

Bila langkah itu diambil maka dapat dikatakan juga sebagai langkah “kudeta merangkak” yang akan menimbulkan keresahan dan kegaduhan di dalam tubuh partai berlambang pohon beringin tersebut.

Seandainya langkah Ace Shazily itu menggunakan alasan rangkap jabatan seperti kasus Ketua DPD II, H Sugianto yang masih menjabat ketua DPRD II Kabupaten Bandung, tentu alasan itu tidak tepat. Karena Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartanto juga merangkap jabatan sebagai Menko Perekonomian. Dan Ace sendiri merangkap sebagai wakil ketua komisi VIII DPR RI. Padahal itu melanggar UU Rangkap Jabatan.

Baca Juga:  Pemulangan Massal Warga Jatim Dari Wamena, Gubernur Khofifah Jamin Keamanan Warganya

Sebelum prahara bernuansa kudeta di tubuh Partai Golkar itu semakin besar, sebaiknya jangan sampai hal itu terjadi. Apalagi jabatan ketua DPD I Jawa Barat hanya sebatas Plt yang sifatnya sementara.

Terkait konteks Dana Bansos yang sekarang mulai merambah Komisi VIII DPR RI, Ketuanya Yandri Susanto sendiri sudah diperiksa oleh KPK. Dan hal ini tidak menutup kemungkinan akan merambat ke wakil-wakil ketua komisi VIII lainnya?

Karena terdengar info bahwa saat komisi VIII mengadakan rapat membahas soal Dana Bansos – anggota komisinya tidak dilibatkan, hanya unsur pimpinan komisi VIII saja. Hal itu sempat dikeluhkan oleh anggota-anggota komisi VIII beberapa waktu lalu. Sebelumnya wakil ketua dari PDIP ditarik partainya ke komisi II DPR karena tersangkut Dana Bansos yang menjerat Mensos Juliari Batubara.

Selain itu, tersiar kabar pula bahwa Dana Bansos diterima oleh seorang Bupati di Jawa Barat saat Pilkada di Kabupaten Bandung lalu.

Kalau info-info itu benar, tentu akan meresahkan kader Golkar di Jawa Barat – karena bisa saja Plt DPD I diduga ikut merima dana Bansos yang merupakan hak orang-orang miskin.

Jika Golkar Jawa Barat di tingkat DPD I dengan pimpinan “Plt” dapat menggusur ketua-ketua DPD II yang dianggap tidak loyal – tentu akan merusak Golkar dan tidak tertutup kemungkinan kader-kader potensial di Jawa Barat akan hijrah ke Partai lain. Akankah hal ini menjadi prahara buat Golkar? []

Jakarta, 2 April 2021

 

Penulis: Muslim Arbi, pengamat sosial politik.

Penulis: Muslim Arbi, Pengamat Sosial Politik.

Loading...

Terpopuler