NUSANTARANEWS.CO, Bali – Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (ASPEKSINDO) menggelar Rapat Koordinasi Nasioanl (Rakornas) di di Hotel Novotel Bandara Ngurah Rai Bali pada tanggal 26-28 Agustus 2019.
Ketua Umum ASPEKSINDO Abdul Gafur Mas’ud menyampaikan daerah-daerah yang selama ini tertinggal, termasuk kepulauan harus bangkit dengan seluruh potensi sumber daya alam yang dimiliki.
“Maka diperlukan wadah untuk mendorong lahirnya kebijakan untuk membangun infrastruktur yang bisa menjadi pengungkit kesejahteraan rakyat utamanya di daerah pesisir dan kepulauan,” kata Abdul Gafur Mas’ud, Bali, Selasa (27/8/2019).
Ia memaparkan, bertepatan dengan Kongres Nasional Maritim, tanggal 9-11 Agustus 2018 di Hotel Clarion Makassar, dideklarasikan keberadaan Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia atau ASPEKSINDO.
Setelah itu, 80 kepala daerah berbasis kepulauan dan pesisir hadir dalam Musyawarah Nasional 1 dan mengukuhkan Abdul Gafur Mas’ud (AGM) sebagai ketua umum Asosiasi Pemerintah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) di Hotel Borobudur, Jakarta, 4 Oktober 2018.
Sebagai tindak Lanjut, kata Abdul Gafur Mas’ud, tanggal 21-22 Maret 2019, dilaksanakan Pelantikan Pengurus Aspeksindo Periode 2018-2023, dilanjutkan dengan Rakernas, Seminar dan Expo kemaritiman di Hotel Novotel Balikpapan Kalimantan Timur. Untuk tahun kedua, lanjutnya, Rapat Koordinasi dilaksanakan di Hotel Novotel Bandara Ngurah Rai Bali pada tanggal 26-28 Agustus 2019.
“Selama rapat dilaksanakan, ungkapnya, banyak hal yang perlu disikapi dan ditindaklanjuti, baik di internal organisasi maupun aspirasi yang perlu kami sampaikan kepada pemerintah pusat, oleh karena itu, ijinkan kami selaku penanggung jawab rakor menyampaikan simpulan kegiatan yang kami beri judul: Harapan Bali 2019,” katanya.
Ada beberapa hal yang disepakati dalam Harapan Bali 2019 tersebut.
Pertama, kata Abdul Gafur Mas’ud, menyadari banyaknya masalah yang timbul di lapangan, sementara secara regulasi, kewenangannya tidak berada di tangan pemerintah kabupaten, ASPEKSINDO meminta kepada Pemerintah pusat untuk melakukan Deregulasi terkait (a) UU No. 23 thn 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk memasukan perlakuan khusus atas batas laut dimana kab/kota kepulauan diberikan kewenangan kembali utk 4 mil yg sekarang diberikan pd provinsi padahal luas laut di kab/kota kepulauan jauh lebih besar dr daratan, (b) UU lingkungan terkait Galian C, (c) Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan, dll.
“Kedua, meminta kepada Pemerintah Pusat dan DPR-RI agar Pemerintah kab/kota pesisir dimasukkan dalam rancangan UU Kepulauan,” urai Pimpinan Rapat itu.
Ketiga, lanjutnya, untuk mendukung SDM kelautan, meminta kepada Pemerintah dapatnya membangun politeknik atau pendidikan vokasi lainnya tentang potensi kemaritiman di kab/kota kepulauan yg belum memiliki. Keempat, memasukkan kurikulum kemaritiman dalam politeknik atau pendidikan evokasi yang sudah ada.
“Kelima, perlunya dibangun pusat-pusat unggulan potensi kelautan di tiap-tiap wilayah Indonesia Bagian Barat, Tengah dan Timur, baik dalam bentuk industri, pendidikan atau Model terapan lainnya dan menjadi Program Prioritas Nasional Dalam RPJMN 2019-2024,” paparnya.
“Untuk hasil selengkapnya, akan kami sampaikan langsung kepada Bapak Presiden Republik Indonesi di Jakarta,” tandas Bupati Penajam Paser Utara. (red/nn)
Editor: Achmad S.
