Connect with us

Ekonomi

Asmin Laura Jelaskan Bahwa Defisit Terjadi Bukan Hanya di Nunukan

Published

on

Asmin Laura jelaskan bahwa devisit terjadi bukan hanya di Nunukan.

Asmin Laura jelaskan bahwa defisit terjadi bukan hanya di Nunukan. Foto Silaturahim Bupati Nunukan Dengan Seluruh Ketua RT di Nunukan Selatan, Senin (22/6).

NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – Asmin Laura jelaskan bahwa defisit terjadi bukan hanya di Nunukan. Kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara pada tahun ini masih akan mengalami tekanan cukup berat akibat penyebaran wabah Covid-19.

Kondisi keuangan pemerintah daerah dalam beberapa tahun terakhir memang sudah mengalami defisit. Angka defisit kemungkinan akan semakin besar seiring dengan meningkatnya angka defisit di tingkat nasional yang diperkirakan mencapai 6 persen lebih pada tahun ini.

Demikian disampaikan bupati Nunukan Hj.Asmin Laura Hafid SE.MM saat melakukan silaturahmi dan dialog bersama dengan para Ketua RT-RW di wilayah Kecamatan Nunukan Selatan di Kantor Bupati Nunukan, Senin (22/6).

“Begitu situasinya ditetapkan menjadi tanggap bencana, maka hampir semua anggaran harus disesuaikan kembali, semuanya dipangkas dan dilarikan anggarannya untuk penanganan Covid-19,” ujar Laura.

Pandemi yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya, menurut Laura, telah membuat pemerintah daerah mau tidak mau harus melakukan realokasi anggaran di hampir semua sektor untuk penanganan dampak penyebaran Covi- 19.

Setidaknya ada sekitar Rp. 80 miliar yang dialihkan untuk mengatasi dampak penyebaran Covid-19, menurut Laura, hal inilah yang menyebabkan nyaris tidak ada pembangunan dari APBD pada tahun ini.

Lebih lanjut, Laura mengatakan, pemerintah daerah tidak bisa berbuat apa-apa karena semua ketentuan sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, dan harus diikuti tidak bisa tidak,

“Yang perlu dicatat adalah bahwa situasi ini terjadi di seluruh tanah air, tidak hanya kita yang mengalami,” kata Laura.

Untuk memberikan gambaran secara lebih gamblang kepada para ketua RT yang hadir dalam kesempatan itu, Laura pun melakukan paparan melalui slide di layar lebar tentang postur dan kondisi keuangan APBD, termasuk menampilkan slide video pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tentang asumsi defisit tahun 2020 yang diperkirakan mencapai angka 6 persen.

Baca Juga:  Bagi Sembako, Partai Demokrat Ingin Jadi Bagian Solusi Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19

Laura menjelaskan bahwa pendapatan pemerintah daerah selama ini masih sangat tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai 90 persen, selebihnya berasal pendapatan asli daerah (PAD) sekitar 7 persen, dan pendapatan lain yang sah sekitar 3 persen.

Defisit yang dialami oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir bisa terjadi karena anggaran yang ditransfer oleh pemerintah selama ini tidak sesuai dengan asumsi atau perkiraan pendapatan yang sudah disusun. Sementara persoalan yang menjadi kendala  adalah dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat tidak pernah mencapai 100 persen, hanya berkisar diantara 70 sampai 90 persen.

“Padahal kita dalam menyusun anggaran sudah 100 persen. Karena uang yang turun tidak full, maka mau tidak mau pasti ada hutang. Usulan-usulan dari masyarakat pun tidak semuanya bisa dilaksanakan, karena memang uang yang turun terbatas. Sebelum pandemi situasinya sudah seperti itu, apalagi sekarang dengan adanya Covi- 19, situasinya menjadi semakin berat,” tuturnya.

Laura berharap dari penjelasan yang disampaikan tersebut, selanjutnya bisa diteruskan oleh para ketua RT kepada warganya masing-masing supaya tidak muncul pemahaman atau persepsi yang salah di tengah masyarakat.

“Jangan dikira semua tergantung bagaimana bupati mengaturnya. Semua ada aturannya, menyusun APBD pun ada kaidah-kaidah yang harus kita ikuti, tidak boleh sembarangan,” jelasnya lagi. (ES/ed. Banyu)

Loading...

Terpopuler