Connect with us

Hukum

Aset Sanusi Masih Ada yang Nunggak, APL Tak Izinkan KPK Menyitanya

Published

on

Anggota DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi

Anggota DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi

NUSANTARANEWS.CO – Aset Sanusi Masih Ada yang Nunggak, APL Tak Izinkan KPK Menyitanya. KPK kini tengah gencar melakukan penyitaan terhadap aset-aset milik tersangka Mohamad Sanusi terkait kasus TPPU-nya. Sebab aset tersebut diduga didapat Sanusi dengan cara ‘haram’. Aset-aset tersebut diduga mayoritas dari yang di belinya dari PT APL.

Legal Director, Advocate & Legal Consultant Agung Podomoro Group and PT. Agung Podomoro Land, Tbk. Herjanto Widjaja Lowardi mengaku ada beberapa aset berupa properti milik Sanusi yang dibeli dari PT APL. Aset yang MSN miliki seperti Rusun dan bangunan lain. Namun pada kenyataannya ada beberapa aset milik Mantan Politikus DPRD DKI itu yang belum dilunasi secara penuh. Karena itu pihak APL keberatan apabila aset tersebut juga turut disita juga oleh KPK.

“Yang disita itu kan fotocopy dari dokumen pemesanan, sebenarnya KPK kan membagi aset-aset unit properti yang tidak atau belum lunas, dan bahkan dibatalkan, tidak bisa KPK sitam. Harusnya memang secara hukum, tidak boleh disita, karena kalau belum lunas, belum jadi haknya, itu masih milik developer. Kalau sudah lunas, ya boleh,” ucap Herjanto, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, (15/7/2016).

Herjanto mengungkapkan ada beberapa aset sudah dibatalkan karena MSN tidak membayar tunggakan sejak 1 tahun yang lalu, yakni dari periode Juli-Agustus. Pihaknya juga menolak apabila hal itu disebut sebagai akal-akalan untuk menyelamatkan aset perusahaan melalui perjanjian backdated.

“Itu ada prosedurnya. Kalau sampai pembatalan kemudian mau pengembalian uangnya, dilihat dari ketentuan di dalam BPJP kami, sudah ada. Sebenarnya yang salah satu (asetnya) itu sudah disampaikan. Itu menunggak dari tahun lalu, jadi bukannya karena rekayasa, karena banyak hal tidak bisa di backdated, dan kami bukan tipe backdated seperti itu,” tukasnya. (Restu)

Baca Juga:  Ini Delapan Fraksi Partai yang Setujui RUU APBN 2020

Loading...

Terpopuler