Connect with us

Ekonomi

Arief Ungkap Solusi Prabowo-Sandi Atasi Permasalahan Ekonomi Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa

Published

on

jalan tol trans jawa, jalan daendles, jalur pantura, tol pantura, nusantaranews, arief poyuono, perusahaan asing, tarif tol, pegiat ekonomi kerakyatan, usaha pengelolaan jalan tol, pemodal rest area, swasta nasional, pembangunan tol

Arus Jalan Tol-Cikampek. (Foto: sindinews.net)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Kendati telah dibangun secara maraton, jalan tol Trans Jawa dinilai masih belum memberikan dampak langsung kepada masyarakat, terutama menyangkut soal perekonomian rakyat.

Hal itu disampaikan Ketum FSP BUMN Bersatu Arief Poyuono, Jakarta, Rabu (5/12/2018). Menurutnya, telah terjadi kebangkrutan dan kehancuran ekonomi masyarakat di koridor jalan raya atau jalan negara di Pantura yang meliputi berberapa kota dan kabupaten di dalam wilayah adminstratif Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Dia mengatakan persoalan tersebut akan menjadi perhatian utama dalam 100 hari pemerintahan Prabowo-Sandi bila nanti terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

“Akibat dampak buruk bagi perekonomian masyarakat, maka Prabowo–Sandiaga dalam seratus hari pemerintahannya akan menjadikan masalah penanggulangan dan ancaman kebangkrutan ekonomi masyarakat di kawasan tersebut. Akan menjadi prioritas utama,” kata Arief, Jakarta, Rabu (5/12).

Dia menguraikan rencana yang telah disusun untuk menyelesaikan persoalan di sepanjang jalan tol Trans Jawa itu.

Pertama, melakukan kebijakan terhadap perubahan atau revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Menurutnya, RTRW yang diperbaharui seyogyanya mengubah pola perkembangan linier menjadi terpusat (nucleated).

“Pusat pertumbuhan ini, atau juga sering dikenal sebagai growth center, dibuat dengan mempertimbangkan akses keluar dan masuk jalan tol Trans Jawa,” ujar Arief.

Kata Arief, pusat pertumbuhan di kota-kota koridor Pantura yang direncanakan harus bersifat mixed use (bauran). Artinya, semua kegiatan ekonomi masyarakat, baik kecil, menengah, maupun besar harus dapat terakomodasi. Demikian juga, kata dia, apabila pusat pertumbuhan dimaksud diperuntukkan bagi kawasan industri, semua skala industri harus terakomodasi.

“Selain kawasan bisnis dan industri, harus pula direncanakan kawasan permukiman yang juga bersifat bauran, untuk berbagai derajat ekonomi masyarakat,” jelas politisi Partai Gerindra ini.

Kedua, lebih memfokuskan pembukaan dan pelebaran jalan-jalan negara di koridor Pantura dengan kualitas jalan yang lebih baik dan lebar sehingga mengurai kemacetan serta memiliki penerangan yang baik sehingga akan jauh lebih aman bagi penguna jalan koridor Pantura.

“Sehingga akan menarik bagi penguna jalan untuk lebih memilih jalan melalui jalan koridor Pantura dibandingkan jalan tol Trans Jawa yang harga tarifnya sangat mahal dan tidak banyak memberikan efek penambahan nilai ekonomi bagi masyarakat yang selama ini melakukan usaha bisnis di koridor Pantura,” beber Arief.

Ketiga, kata dia, mengeluarkan peraturan di pusat untuk pemerintah daerah yang harus menjaga jangan sampai kawasan sekitar akses jalan tol dikuasai oleh para pemodal skala besar yang sudah barang tentu bermotifkan keuntungan belaka.

“Jalan tol Trans Jawa seyogyanya dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat secara adil untuk meraih kemakmuran,” pungkasnya.

(gdn/wbn)

Editor: Gendon Wibisono

Advertisement

Terpopuler