NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur memberikan apresiasi kinerja dari Panitia Khusus (Pansus) Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Jatim 2021.Hasil kerja yang maksimal itu menjadi masukan yang bagus, agar Pemprov Jatim bisa meningkatkan kinerjanya, untuk mensejahterahkan masyarakat Jatim.
“Kita apresiasi kerja kawan-kawan Pansus, yang hampir satu bulan ini siang malam bekerja keras berdiskusi dan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi,” kata ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim Muhammad Fawait pada Rabu (27/4).
Meski demikian, Bendahara DPD Gerindra Jatim itu memuji kinerja Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang berhasil membangkitkan ekonomi pasca pandemi Covid 19. Indikatornya adalah, pertumbuhan ekonomi di Jatim sudah on the track, bahkan lebih tinggi dari capaian nasional.
“Fraksi Gerindra mengapresiasi apa yang dicapai oleh Gubernur. Selama ini kita bisa lihat bahwa dari tingkat pertumbuhan ekonomi kita itu masih relatif bagus ya kita masih lebih dari nasoional. Bahkan, dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain yang ketika pandemi sangat terpukul, dan pertumbuhan ekonominya malah kurang baik Jawa Timur,” kata Presiden Laskar Sholawat Nusantara (LSN).
Moncernya pertumbuhan ekonomi Jatim itu, kata pria asal Jember ini, tidak terlepas dari kebijakan Gubernur Khofifah yang dinilai pro rakyat miskin dan UMKM. Meski demikian, dia berharap agar kinerja Pemprov Jatim lebih ditingkatkan lagi, agar angka kemiskinan di Jatim bisa ditekan.
“Bu Khofifah beserta jajaran juga sudah mengambil sebuah kebijakan yang pas, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa tetap dipertahankan melebihi nasional. Kemudian, kita melihat yang kedua terkait masalah kemiskinan masalah kemiskinan itu memang menjadi masalah,” tambahnya.
Fawait justru menyoroti kemiskinan di Jatim, yang sebagaian terkonsentrasi di wilayah-wilayah perkebunan. Kondisi itu dinilai memprihatinkan, karena peran dari pemerintah pusat yang membawahi perkebunan di Jatim masih belum masimal.
“Kita lihat lagi kemiskinan di Jawa Timur itu rata-rata dari pedesaan bahkan tidak sedikit yang berada di daerah perkebunan. Dan perkebunan itu ternyata kita lihat dikelola pemerintah pusat. Ini menjadi tugas juga menjadi tugas kita bersama termasuk ke depan melihat bahwa kemiskinan di wilayah itu juga harus ditekan untuk diturunkan,” pungkasnya. (setya)