NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Untuk menjamin Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2021 sesuai dengan kondisi yang terjadi serta berdasarkan ketentuan, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) bagi APIP Daerah secara daring pada Rabu (26/1).
“APIP di daerah mempunyai peran penting untuk melakukan reviu terhadap dokumen tersebut,” ujar Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak dalam pembukaan Bimtek pada Rabu (26/1) secara daring.
Melalui Bimtek ini, Tumpak berharap para APIP di daerah dapat memahami pedoman yang telah disusun Kemendagri dalam melakukan reviu terhadap LPPD Tahun 2021. Adapun pedoman reviu tersebut sesuai Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 050/209/IJ tanggal 20 Januari 2022 yang secara umum memuat ruang lingkup capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (pemda), capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan, serta laporan penyelenggaraan standar pelayanan minimal di daerah.
“Bimbingan teknis yang dilaksanakan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama bagi APIP daerah dalam menerjemahkan pedoman yang telah disusun oleh Kemendagri,” ujar Tumpak.
Adapun Bimtek ini diikuti oleh 1.300 peserta yang merupakan APIP daerah dari seluruh Indonesia. Sedangkan narasumber yang hadir dalam kegiatan tersebut berasal dari Itjen Kemendagri yakni Inspektur II Ucok A. Damenta, Auditor Ahli Madya Itjen Kemendagri Wiratmoko dan dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri yakni Analis Kebijakan Ahli Muda Parlin Siahaan dan Yuditha Hardini. (Red)
Sumber: Puspen Kemendagri
