NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Di tengah ancaman kemiskinan meningkat sebagai efek dari keputusan pemerintah menaikkan harga BBM Indonesia, program padat karya dinilai sebagai salah satu solusi alternatif bagi daerah untuk pengentasan kemiskinan dan dinilai sebagai sarana untuk bisa bertahan disaat ada kenaikan BBM.
Wakil ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak mengatakan pihaknya bisa memahami dengan keputusan pemerintah menaikkan harga BBM sebagai upaya untuk mengurangi beban APBN terkait pembiayaan subsidi BBM. “Pasca covid-19 saat ini sedang berusaha untuk melakukan pemulihan ekonomi baik secara nasional maupun regional di Jawa Timur dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat bagus diatas 5,4 persen. Sedangkan untuk Jawa Timur lebih baik sedikit dari nasional kisaran 5,74 persen,” jelas pria yang juga sekretaris Golkar Jawa Timur ini saat dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (7/9).
Untuk angka inflasi, kata Sahat Tua Simanjuntak skala nasional bisa diangka 4,69 persen di bulan Agustus sekarang ini dibanding rendah dibanding bulan Juli lalu di angka 4,94 persen. “Inflasi ini akan terus naik sampai akhir tahun kisaran angka 6,6 persen sampai 6,8 persen pasca kenaikan BBM,”terang alumni Fakultas Hukum Ubaya ini.
Pasca kenaikan BBM ini, lanjutnya, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah kebijakan pemberian kompensasi dimana didalamnya ada bansos (bantuan sosial) senilai Rp 2,4 Triliun kepada masyarakat yang menerima termasuk kepada pekerja dengan nilai Rp 600 ribu berupa BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang dikhususkan bagi yang pendapatannya di bawah Rp3,5 juta.
“Pemerintah pusat juga menginisi agar pemda menggunakan transfer daerah untuk menggunakan stimulus bagi pelaku UMKM, Ojol, nelayan dan lainnya,” jelas mantan advokat tersebut.
Namun demikian, kata Sahat Tua Simanjuntak, kebijakan tersebut dinilai belum cukup untuk membantu pertumbuhan perekonomian di Jawa Timur ini pasca kenaikan BBM. “Saya mengusulkan kepada Pemprov Jawa Timur pasca kenaikan BBM ini dimana pasti akan menimbulkan inflasi walaupun masih menggunakan istilah inflasi yang terkendali,” terang pria kelahiran Surabaya ini.
Dengan kenaikan BBM, sambung ketua Dewan Penasehat Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBP3) Jatim, Ketersediaan barang di tengah masyarakat pasti akan berkurang. “Semua tahu kalau ketersediaan barang dan jasa ini modal utamanya tergantung pada BBM. Jika ada kenaikan BBM, maka produksi barang dan jasa ini nilainya menjadi tinggi walaupun ada subsidi terhada jenis BBM yang ada di Indonesia,” jelas sulung tiga bersaudara ini.
Inflasi ini, kata Sahat Tua Simanjuntak, dipastikan akan mempengaruhi daya beli masyarakat, dimana jika daya beli masyarakat menurun, maka harga-harga juga akan mengalami kenaikan. “Bila situasi ini terjadi, maka diperlukan cara-cara lain untuk menumbuhkan daya beli masyarakat dimana saya mengusulkan agar Pemprov Jawa Timur memperbanyak proyek padat karya di tengah masyarakat,” jelasnya.
Dengan banyaknya program padat karya, kata Sahat, maka akan banyak tumbuh peredaran uang di tengah masyarakat dan tentunya akan membawa masyarakat memiliki daya beli meningkat terhadap kebutuhan barang dan jasa. “Hanya dengan proyek padat karyalah bisa menumbuhkan pertumbuhan uang yang banyak di tengah masyarakat. Cara ini solusi yang tepat untuk meningkatkan daya beli barang dan jasa hingga akhirnya perekonomian bisa tumbuh meski ada kenaikan BBM,” tutupnya. (setya)