Memasuki tahun 2018 suhu politik mulai memanas. Ada 171 pilkada digelar. Sebagian calon sudah rajin berkampanye. Sebagian yang lain sedang berjuang mendapatkan tiket partai. Para taipan serius mengamati siapa calon yang bisa dijagokan.
Kriterianya dua; pertama, paling berpotensi menang. Kedua, bisa diajak kompromi. Partai, platform, ideologi dan agama itu nomor dua belas. Gak penting. Mereka tidak butuh ideologi dan agama, yang mereka butuhkan adalah modal kembali plus keuntungan. Bagi donatur politik, kecermatan dalam kalkulasi proyek itu yang utama.
Bagi capres, 2018 adalah tahun pemanasan. Jawa adalah wilayah yang paling menentukan. Siapa yang memenangkan pertarungan di jawa, ia punya modal besar untuk memenangkan pilpres 2019.
Jumlah penduduk jawa mayoritas di Indonesia. Pemilihnya sekitar 100 juta orang. DPT Jawa Barat 32.809.057, Jawa Tengah 28 jutaan (dalam proses perhitungan), Jawa Timur 30.963.078, dan DKI 7.218.254. Para capres sangat berkepentingan untuk memasang jago-jagonya. Di wilayah inilah Prabowo dan Jokowi sedang adu tangkas. Seluruh strategi dan amunisi dikerahkan.
Meski telah menang di Jakarta, modal belum cukup bagi Prabowo bertarung di 2019. Jakarta hanya punya 7 jutaan hak pilih. Ini jauh dari cukup. Prabowo harus kerja lebih keras melawan Jokowi di Jabar, Jateng dan Jatim.
Di Jawa Barat, Prabowo punya Dedi Mizwar. Meski alot dalam negosiasi, Prabowo dipastikan akan ikut gerbong PKS yang “kekeh” memasang Demiz-Saikhu. Sementara Jokowi menaruh Ridwan Kamil sebagai jagoannya. Mantan walikota Bandung ini sudah curi start.
Berbagai baliho dan spanduk terpasang di setiap gang. Bahkan pohon dan tiang listrik hampir semua tertempel fotonya. Pertanda RK paling siap soal logistik. Siapa bohirnya? Mereka pasti bersembunyi di balik jepretan foto dan kamera media. Kabarnya, RK punya hubungan sangat dekat dengan James Riady, pemilik proyek Meikarta.
Selain Jawa Barat, Gerindra punya calon antara Sudirman Said dan Feri Yulianto di Jawa Tengah. Sementara Jokowi belum bergerak karena posisioning Ganjar yang terdaftar namanya dalam kasus e-KTP. Jokowi dan PDIP masih mencermati arah peluru e-KTP; apakah bisa dibelokkan, atau tetap menyasar Gubernur yang punya senyum renyah ini.
Di Jawa Timur Jokowi mengutus Khofifah untuk bertarung melawan Syaefullah Yusuf, wagub yang sebelumnya sempat mendapat dukungan dari Jokowi. Setelah ditinggal Jokowi, Gus Ipul disamber PDIP. Sementara Prabowo dan kolegialnya PKS kesulitan mengusung calon diluar dua tokoh tersebut. Pasalnya, Jawa Timur adalah basis NU fanatik.
Khofifah dan Gus Ipul telah dianggap merepresentasikan mereka. Khofifah adalah ketua Fatayat NU dan Gus Ipul keturunan darah biru, cucu Hasyim Asy”ari. Bagi Prabowo, melawan kedua tokoh ini hanya buang-buang energi, amunisi dan harga diri. Satu-satunya jalan adalah meleburkan diri di salah satu calon sambil memainkan peran dari dalam.
Adu tangkas Prabowo dengan Jokowi terus berlanjut, meski Prabowo terkesan lambat karena terbatasnya amunisi. Hasil sementara pertarungan dimenangkan Jokowi dengan skor 50,9% berbanding 20,8%. Kurang dari separo perolehan suara Prabowo.
Situasi ini mendorong masyarakat mencari alternatif untuk lawan tanding Jokowi. Buat jaga-jaga jika suara Prabowo tidak bisa diup grade. Muncullah kemudian sejumlah nama, diantaranya Anies Baswedan, Gatot Nurmantio dan Agus Harimukti Yudhoyono. Bahkan nama Ahok pun juga muncul, meski berstatus sebagai terpidana dan masih nyantri di lapas.
Gatot punya peluang. Sayangnya, Presiden Jokowi mendadak memberhentikannya. Ini di luar prediksi banyak pihak. Pemberhentian Gatot sebelum masa pensiun maret nanti memunculkan sejumlah pertanyaan: ada apa? Apakah ini artinya hubungan Gatot dengan istana lagi renggang? Atau ini tanda menguatnya kubu Mega dan BG? Atau Gatot sedang dipromosikan untuk jabatan yang baru? Menteri misalnya. Hanya Tuhan dan mereka yang tahu. Yang rakyat tahu adalah bahwa Presiden sudah mengajukan nama Marsekal TNI Hadi Tjahjanto ke DPR sebagai penggantinya.
Setelah tak lagi menjabat sebagai Panglima TNI, Gatot akan kehilangan tongkat saktinya untuk bermanuver. Hal yang paling mungkin adalah membantu capres yang berpotensi menang, lalu berkiprah sebagai menteri seperti jejak para seniornya.
AHY, panggilan populer Agus Harimukti Yudhoyono, adalah kader potensial dengan menghitung pengaruh ayahnya dan konstituen partai Demokrat. Usia muda dengan paras rupawan menjadi magnet generasi milenial dan kaum hawa. AHY unggul di preferensi psikologis. Hanya saja, kekurangan AHY satu; belum punya jejak dan pengalaman di pemerintahan. Faktor ini menjadi “kartu kuning” bagi AHY dan sulit masuk nominasi sebagai calon RI 1. Tapi, posisi nomor dua diprediksi akan mendongkrak suara, siapapun capresnya.
Selain Gatot dan AHY, muncul nama Anies. Mengapa nama Anies? Tidakkah ia baru menjabat sebagai gubernur DKI. 2019, usia jabatan Anies baru dua tahun.
Pertama, sejarah Jokowi sebagai Gubernur DKI yang nyapres di 2014 membuka jalan Anies untuk dilirik oleh rakyat. Kedua, kedekatan Anies dengan umat Islam yang anti Jokowi menjadi faktor penting. Peran Anies memenangi pilgub DKI yang diklaim sebagai kemenangan umat atas Ahok beserta seluruh kekuatan politik dan ekonomi di belakangnya, telah merekatkan hubungan Anies dengan umat.
Apalagi kebijakan awal Anies menghentikan reklamasi dan menutup Alexis dianggap beririsan dengan kepentingan umat. Dibukanya monas untuk tausiyah kebangsaan dan Maulid Nabi membuat hubungan kedua belah pihak ini semakin mesra. Kehadiran Anies di acara Reuni 212 menambah bukti kemesraan itu.
Di berbagai kesempatan Anies juga mengajak kepada masyarakat Jakarta di semua lapisan untuk memanfaatkan monas sebagai sarana kegiatan pendidikan, kebudayaan dan keagamaan. Etnis dan agama apapun punya ruang untuk menggunakan monas. Karena monas memang milik masyarakat Jakarta
Ketiga, posisi Anies sebagai Gubernur DKI adalah magnet bagi media. posisi ini akan menjadi “permanent campaign” yang terus menerus membranding nama Anies. Anies paling potensial menjadi “kuda hitam” diantara Prabowo dan Jokowi.
Tradisi nyagub atau nyapres sebelum menuntaskan tugas itu tidak baik. Kebiasaan ini melanggar etika jabatan dan mesti dihindari demi menanamkan keteladanan bagi anak bangsa. Ini juga berlaku buat Anies Baswedan. Namun disisi lain, gelombang perlawanan Umat Islam yang tergabung dalam aksi GNPF terhadap Jokowi semakin kuat. Mereka terus mencari sosok yang bisa mewakili perlawanan itu dan berpotensi mengalahkan Jokowi.
Prabowo, semula dianggap sebagai tokoh yang diharapkan dan diidolakan. Belakangan nama Prabowo agak redup setelah dalam berbagai survey “kalah telak” dengan Jokowi. Hasil survey teranyar dirilis oleh Indobarometer Prabowo hanya mendapatkan 20,8%, jauh di bawah Jokowi dengan perolehan suara 50,9% dengan 28,3% belum/tidak menjawab . Trend suara Prabowo semakin turun. Usia yang terlampau senior menjadi faktor kesulitan untuk membuat mantan Komandan Kopassus ini reborn.
Keadaan ini memaksa “Umat yang anti Jokowi” menimbang calon alternatif. Nama Anies muncul di survey dan signifikan angkanya. Head to head Anies vs Jokowi 20,5% vs 47% dan 32,6 belum/tidak menjawab. Posisi Anies yang belum pernah menyatakan diri berminat untuk nyapres sudah punya modal 20,5%. Ini bukan angka kecil, tapi angka potensial untuk menyalib Jokowi.
Posisi Anies sebagai Gubernur DKI menguntungkan dalam melakukan branding. Melalui program dan kebijakan DKI, Anies berkesempatan menyapa rakyat. Anies bisa memainkan isue-isue strategis sebagaimana selama ini dilakukannya, seperti menghentikan proyek reklamasi dan menutup Alexsis.
Jika Anies berhasil dalam menjalankan program-programnya, terutama dalam memenuhi 23 janji, dan konsisten menjaga keberpihakannya kepada rakyat, maka Anies punya peluang besar untuk mengalahkan Jokowi di 2019.
*Tony Rosyid, penulis Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
