Connect with us

Hukum

Anggota DPRD Sanusi Berpeluang Terjerat TPPU

Published

on

Anggota DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi

Anggota DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi

NUSANTARANEWS.CO – Anggota DPRD Sanusi Berpeluang Terjerat TPPU. Anggota DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi (MSN) berpeluang terjerat kasus baru, yakni dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kemungkinan tersebut tersirat dari pernyataan Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati. Jajarannya tengah mendalami tindak pidana lain yang dilakukan Sanusi selain penyuapan terkait dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Namun, kata dia, kemungkinan itu masih dipelajari penyidik.

“Iya bisa ditelusuri dugaan TPPU-nya, saat ini penyidik masih menelusurinya,” tutur Yuyuk di Jakarta, Rabu (22/6/2016).

Untuk mendalami dugaan kasus lain yang melibatkan Sanusi, tim penyidik dan penyelidik melacak dan menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala cabang sales supervisor PT Astra International TBK Harris Prasetya dengan tujuan mengkroscek laporan masyarakat dan informasi seputar sepak terjang Sanusi. Tetapi, dengan dalih dikhawatirkan mengganggu jalannya penyelidikan, Yuyuk enggan memberikan informasi kasus yang tengah diselidiki KPK tersebut.

Selain Harris, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Freddy Budiman pihak dari wiraswasta, sama halnya dengan Harris, Freddy juga akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Sanusi.

Kasus dugaan gratifikasi ini bermula setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan Anggota DPRD DKI Jakarta, Muhammad Sanusi, dan Personal Asistant PT. Agung Podomoro Land (PT. APL) Trinanda Prihantoro pada bulan Maret. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK menyita uang sebesar Rp 1,14 miliar. Uang tersebut diduga untuk memuluskan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Dua Raperda tersebut saat itu tengah dalam tahapan pembahasan di Badan Legislasi Daerah DPRD DKI Jakarta.

Pada kasus ini, selain dua orang yang tertangkap tangan, KPK juga menetapkan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land ( PT APL) Ariesman Widjaja sebagai tersangka. Atas perbuatannya, Ariesman dan Trinanda dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto.

Baca Juga:  Ini 4 Kesalahan Umum yang Sering Dilakukan PC dan Mobile Gamers

Sedangkan MSN sebagai penerima disangkakan dengan pasal pasal 12 huruf a atau pasal 12 hurud b atau pasal 11 uu nomor 31 tahun 1999 tentang tipikor sebagaimana telah diubah dengan uu nomor 20 tahun 2001tentang perubahan atas uu 31 tahun 1999tentang pemberantasan tipikor jo pasal 64 ayat 1 KUHPidana. Saat ini, berkas Ariesman dan Trinanda Prihantoro telah siap disidangkan, sedangkan berkas Sanusi masih sedang terus dilakukan pendalaman oleh KPK. (Restu)

Terpopuler