NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – Anggota DPRD Nunukan pantau penukaran voucher bantuan sosial. Guna memastikan bantuan sosial (Bansos) dari Pemerintah untuk warga yang terdampak pandemi Covid-19 disalurkan dengan benar, Senin (18/5) sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan turun langsung ke beberapa kios/toko yang telah ditunjuk oleh Pemkab Nunukan sebagai tempat penukaran voucher dengan bahan pokok penting (Bapokting) makanan.
Selain memantau proses penukaran voucher dengan bahan makanan senilai Rp. 600.000 tersebut, 3 anggota DPRD Nunukan yakni Danni Iskandar (Partai Demokrat), Andi Mutamir (Partai Persatuan Pembangunan), dan Adama (Partai Keadilan Sejahtera), melakukan inspensi mendadak (Sidak) untuk memastikan mekanisme penukarannya.
Politisi partai Demokrat, Dani Iskandar mengatakan bahwa disamping menerima keluhan dari masyarakat terkait proses penyaluran vansos berupa voucer senilai Rp. 600.000, sidak ini juga sebagai momentum disela-sela reses masa sidang ke 2,” tuturnya.
Sepanjang kios yang didatangi, Danni menilai ada beberapa persoalan yang harus segera disikapi Pemerintah diantaranya stok beras di salah satu kios yang hanya tersisa untuk 40 voucer lagi. Sementara jika dilihat dari jumlah penerima voucer yang mencapai 3.000 KK, saat ini yang telah menukarkan tiketnya baru sekitar 60%.
“Itu artinya, kita harus waspada. Jangan sampai stok habis sementara masih ada yang belum menukarkan vouchernya. Hal ini juga warning bagi kita, jangan sampai di kios -kios lain mengalami hal yang sama,” tandasnya.
Berdasarkan pantauan, keresahan justru ditunjukan oleh para pemilik kios. Mereka khawatir perihal kartu voucer yang telah ditukarkan warga tersebut akan mengalami keterlambatan dalam pencairannya. Pasalnya, ungkap salah satu pemilik kios di Jl. Cut Nyak Dhien, Nunukan Barat tersebut, bahan makanan yang ia jual juga berasal dari modal pas-pasan.
“Kami tak bisa bayangkan, apabila proses pencarian dananya nanti lambat,” keluh pemilik warung yang enggan disebut namanya.
Menanggapi hal tersebut, Andi Mutamir menyatakan bahwa pihaknya akan mengupayakan agar para pemilik warung yang telah menunaikan kewajibanya selaku rekanan penyedia segera mendapatkan haknya. Andi juga mengutarakan hal tersebut kepada para pemilik kios yang disambanginya.
“Kita telah minta kepada para pemilik kios, apabila mengalami kesulitan dalam mencairkan dananya, harap segera melaporkan kepada kami agar kita bersama Pemerintah dapat segera mengupayakan solusinya,” tandas politisi partai berlambang Ka’bah tersebut.
Sebagaimana diwartakan, sebagai bentuk keseriusan dalam menangani dampak pandemi Covid-19, Pemkab Nunukan akan menyalurkan voucher sembako tahap pertama jilid 2 senilai Rp 600.000 untuk 3.588 jiwa. Voucher e-warung ini akan disalurkan melalui 87 kios penyedia bahan pangan yang ada di Pulau Nunukan
Sebelumnya Pemkab Nunukan telah menyalurkan Voucher tahap pertama jilid 1 sebanyak 273 Jiwa/KK. Sedangkan total yang akan didistribusikan pada tahap pertama jilid 2 sebanyak 3.588 Jiwa/KK sehingga jumlah keseluruhan penerima menjadi 3.861 jiwa/KK.
Adapun bagi warga yang merasa terpuruk secara ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini namun belum terdata, Pemkab Nunukan meminta agar yang bersangkutan segera melapor kepada pihak Kelurahan agar datanya dimasukkan sebagai penerima. (ES/ed. Banyu)
