Ekonomi

Anggaran Pemindahan Ibu Kota Rp 466 Triliun, Dana Revitalisasi DKI Jakarta Rp 571 Triliun

anggaran pemindahan, pemindahan ibu kota, revitalisasi dki jakarta, rp 466 triliun, 571 triliun, nusantaranews
Anggaran pemindahan ibu kota Rp 466 triliun, dana revitalisasi DKI Jakarta Rp 571 triliun. (Foto: Istimewa)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Politisi PDIP, Deddy Sitorus membandingkan biaya pemindahan dan pembangunan ibu kota baru dengan revitalisasi Jakarta yang disebutnya menghabiskan dana tak sedikit.

Hal ini disampaikan Deddy menyusul adanya kritik yang menyebutkan bahwa pemindahan dan pembangunan ibu kota baru dari Jakarta ke Kalimantan hanya akan menghabiskan anggaran negara.

“Tahukah anda bahwa untuk revitalisasi Jakarta saja, tahun ini DKI meminta dana sekitar Rp 571 triliun? Jauh kebih besar dari anggaran membangun ibu kota baru,” ungkap Deddy, Nunukan, Selasa (27/8/2019).

Seperti diwartakan, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa biaya pembangunan ibu kota negara yang baru bersumber dari APBN sebesar 19 persen, sementara sisanya melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan investasi langsung sawsta murni dan BUMN.

Baca juga: Pembangunan Ibukota Baru Gunakan Skema KPBU Dinilai Langgar Perpres No 38 Tahun 2015

Adapun total anggaran yang akan dihabiskan sebesar Rp 466 triliun.

Sementara itu, Jokowi juga menyebutkan rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan urban regeneration dianggarkan sebesar Rp 571 triliun.

Baca Juga:  Pemkab Pamekasan Gelar Gebyar Bazar Ramadhan Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat

Deddy melanjutkan, jika tekanan terhadap Jakarta tidak berubah, dana itu tidak akan banyak memberikan manfaat. Seharusnya, kata dia, dana sebesar itu cukup untuk membangun kawasan-kawasan lain secara besar-besaran.

Lebih lanjut, Deddy juga mengingatkan bahwa dana untuk membangun MRT tahap pertama itu mencapai Rp 16 triliun dan tahap kedua akan mencapai Rp 22,5 triliun.

“Belum lagi dana pembangunan LRT, tol dalam kota dan sebagainya. Dana sebesar itu cukup untuk menyambungkan semua daerah di Kalimantan. Jadi ada isu keadilan anggaran yang perlu diperhatikan,” terangnya.

Kemudian, Deddy mengungkapkan dana berputar di DKI Jakarta itu mencapai 70% dari total uang yg beredar di negeri ini, 20% sisanya di Pulau Jawa dan hanya 10% saja di pulau-pulau lain. Padahal kekayaan negeri ini utamanya datang dari luar Jawa, terutama Kalimantan, Sumatera, Papua dan Maluku. (edi/eda)

Editor: Eriec Dieda

Related Posts

1 of 3,050