NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Keseriusan perhatian Pemprov Jatim terhadap nasib Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jatim patut diragukan. Pasalnya, dalam PAPBD (Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja DaeraH0 Jatim 2021 diketahui anggaran untuk pelatihan calon PMI asal Jatim ternyata dihilangkan oleh pihak Pemprov Jatim. Bahkan nasib PMI Jatim bisa terlantar karena tak bisa berangkat ke luar negeri.
“Disaat Negara lain saat sudah membuka kran menerima calon PMI, malah anggaran untuk pelatihan calon PMI dihilangkan. Hal ini dikarenakan adanya pengurangan anggaran Disnaker Jatim yang hampir mencapai Rp 55 M,” jelas wakil ketua Komisi E DPRD Jatim Hikmah Bafaqih saatt dikonfirmasi di kantornya, Kamis (23/9).
Politisi asal PKB ini mengungkapkan, anggaran untuk pelatihan calon PMI yang disediakan di Jatim tersebut merupakan anggaran satu-satunya yang dimiliki Propinsi di Indonesia. ”Propinsi lainnya gak punya anggaran itu selain Jatim,” ujar wanita asal Malang ini.
Saat ini, P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) di Jatim sedang terpuruk, kata Hikmah, dikarenakan tidak bisa memberangkatkan pekerjanya keluar negeri.
“P3MI saat ini merugi,sehingga bantuan dari Pemprov Jatim sangat diperlukan. Harapannya bantuan tersebut bisa mengurangi beban dari P3MI ketika melakukan rekrutmen dan memberangkatkan calon PMI tersebut,” jelasnya.
Hikmah mengatakan pihaknya melihat dari aspek merespon keterdampakan covid-19 disektor sosial ekonomi yang dilakukan Pemprov Jatim saat ini belum kuat dibanding dari sisi kesehatan.
“Kedepan kami berharap anggaran tersebut ditimbulkan kembali oleh Pemprov Jatim mengingat hal ini untuk mengungkit kesejahteraan PMI asal Jatim,” jelasnya. (setya)
