NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Perekonomian di Jatim terancam terganggu ditahun 2020 mendatang. Ironisnya, dalam penyusunan APBD Jatim 2020, Pemprov ternyata mengurangi anggaran disektor infrastruktur.
“Kami miris sekali karena Pemprov mengurangi anggaran infrastruktur di tahun 2020 mendatang,” ungkap Ketua Komisi D DPRD Jatim Kuswanto saat ditemui dikantornya, senin (11/11/2019).
Politisi asal Partai Demokrat ini mengatakan dari rapat kerja dengan OPD diketahui adanya penurunan yang sangat drastic sebesar 57 persen dibandingkan tahun 2019.
”Yang paling menonjol di PU Bina Marga dan Dinas Perhubungan,” kata dia.
Kuswanto lalu menyebut untuk di Dinas Perhubungan Jatim dimana ada amanah di UU pemerintah daerah dimana pengelolaan terminal dari Pemkab/Pemkot di Jatim diamanahkan dikelola oleh Pemprov Jatim.
“Tapi kenyataannya tak ada anggaran dari Pemprov untuk mengelola terminal B. Ironis sekali hal ini terjadi,” jelasnya.
Terkait pelabuhan, Pemprov Jatim, kata Kuswanto, Pemprov juga tak menganggarkan untuk sentuhan perbaikan pelabuhan di Jatim.
”Kami prihatin sekali,” lanjutnya.
Sedangkan pada pelayanan masyarakat, lanjut Kuswanto juga mengalami penurunan.
”Pelayanan masyarakat misalnya mudik gratis dimana tahun 2019 dianggarkan untuk menyewa bus mudik gratis sebanyak 408 bus, namun, ditahun 2020 mendatang hanya dianggarkan 204 bus. Hal ini menunjukkan penurunan pelayanan Pemprov Jatim terhadap masyarakat,” terangnya.
Kuswanto mengungkapkan juga begitu juga tentang mengatasi kekeringan di Jatim.
“Ada 556 desa yang mengalami kekeringan permanen yang tersebar di 24 Kabupaten/kota di Jatim disiapkan sumur bor. Namun, sayangnya hanya mengandalkan anggaran dari APBN. Sedangkan yang menggunakan dana APBD Jatim hanya 2 sumur bor saja,” paparnya.
Atas kenyataannya tersebut, kata Kuswanto, pihaknya mendorong akan ada penambahan anggaran untuk infrastruktur tersebut.
“Jika tentunya kalau tak ditambah dan biarkan tentunya perekonomian di Jatim terancam terganggyu,” tutup pria asal Banyuwangi ini.
Pewarta: Setya W
