NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur tahun 2023 mendatang terancam tersendat. Pasalnya, dalam penyusunan anggaran APBD Jawa Timur 2023 mendatang ternyata pos anggaran untuk peningkatan ekonomi masyarakat dikepras.
“Kami melihat dalam penyusunan anggaran APBD Jawa Timur 2023 yang disodorkan Pemprov Jawa Timur adalah anggaran air mata. Kenapa kami sebut begitu, karena pos anggaran untuk sektor perekonomian dikepras,” jelas wakil ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Amar Saifuddin saat dikonfirmasi, Kamis (3/11).
Politisi PAN ini mengatakan secara umum postur APBD Jawa Timur tahun 2023 tak berpihak pada rakyat dimana dari Rp 29 triliun yang dianggarkan hanya untuk belanja pegawai. “Sedangkan untuk belanja modal disektor untuk mensejahterakan rakyat hanya dianggarkan Rp 2 T. Ini membuktikan tak pro rakyat,” jelas mantan wabup Lamongan ini.
Terkait RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) OPD, kata Amar, juga tidak didasari sesuai dengan pedoman Permendagri No 47 tahun 2021 terkait pedoman penyusunan APBD. “Harusnya dalam RKA dalam perincian ditulis atau dicantumkan. misalnya tunjangan pegawai dan lainnya. Itu harus dirinci semua dalam RKA tersebut. Tapi faktanya tidak ditulis semua dalam penyusunannya. Ini jelas ada penyimpangan dalam penyusunan RKA,” jelasnya.
Dibeberapa RKA juga, kata Amar, harga satuan yang dicantumkan dalam RKA juga tidak sesuai dengan permenkeu. “Ada PMK No 119 tahun 2020 yang mengaturnya. Saya melihat dalam penyusunan RKA dalam mencantumkan harga satuan untuk pemeliharaan terjadi markup atau penggelembungan anggaran. Padahal di Jawa Timur juga ada pergub No 14 tahun 2021 tentang standar satuan harga, namun dari temuan tersebut ada markup anggaran,” jelasnya.
Yang sangat ironis, kata Amar, untuk di sektor ekonomi dimana dalam pos anggaran APBD tahun 2022 untuk ekonomi sebesar Rp 1,6 Triliun. “Tapi untuk anggaran APBD Jawa Timur tahun 2023 dikepras di sektor ekonomi mencapai Rp 1,1 triliun. Ini melukai rakyat kecil dimana ada sektor kepentingan rakyat antara lain urusan pertanian, koperasi dan UKM. Pemprov tampaknya tak ingin rakyat sejahtera,” jelasnya.
Terpisah, Wakil gubernur Jawa Timur Emil Dardak saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya menerima semua masukan termasuk dari DPRD Jawa Timur dan menjadi bagian untuk menyempurnakan. “Perlu proses komunikasi untuk menyamakannya dimana Pemprov dan DPRD Jawa Timur sama-sama pro rakyat,” jelasnya.
Mantan Bupati Trenggalek tersebut ini mengatakan untuk pos anggaran APBD tahun 2023, pihaknya memastikan untuk pelayanan publik tersedia dengan baik. “Semua penting sekali termasuk perbaikan infrastruktur untuk menopang pertumbungan ekonomi di Jawa Timur,” jelasnya. (setya)
