Connect with us

Berita Utama

Andre Pratama Menilai Pemberhentian Tenaga Honorer Secara Sepihak Sangat Tak Manusiawi

Published

on

Andre Pratama menilai pemberhentian tenaga honorer secara sepihak sangat tak manusiawi. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Andre Pratama menilai pemberhentian tenaga honorer secara sepihak sangat tak manusiawi/Foto: Anggota DPRD Nunukan, Andre Pratama.

NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – Andre Pratama menilai pemberhentian tenaga honorer secara sepihak sangat tak manusiawi. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan menilai pemberhentian Tenaga Honorer di beberapa instansi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan. Hal tersebut mengingat beberapa diantara mereka yang diberhentikan tersebut telah mengabdi selama puluhan tahun.

“Untuk itu saya meminta Pemkab Nunukan agar kiranya dapat membatalkan penghentian para tenaga honorer tersebut,” ujar Andre kepada Redaksi, Jumat (26/2).

Andre menegaskan, bahwa Rencana Pemerintah Pusat yang akan meniadakan tenaga honorer di seluruh Indonesia pada 2024 mendatang tentu tidak tepat apabila harus disikapi oleh Pemerintah di tingkat daerah dengan memberhentikan secara mendadak bahkan tanpa alasan yang jelas.

Pun apabila Pemerintah Daerah akan meniadakan Tenaga Honorer pada 2024, menurut Andre seharusnya juga disiapkan solusi bagi eks tenaga honorer nantinya.

“Terlebih kepada mereka yang sudah mengabdi belasan tahun. Seharusnya Pemkab Nunukan dapat memberikan solusi dan bukan malah pemberhentian secara mendadak dan tanpa alasan. Saya ingin mengingatkan juga, bahwa mereka yang diberhentikan tersebut rata-rata adalah tulang punggung buat keluarganya,” tandas Politisi Partai Bulan Bintang tersebut.

Alasan pemberhentian tenaga honorer itu semakin janggal manakala dalam Surat Pemberhentian tersebut dinyatakan bahwa yang bersangkutan melanggar disiplin. Padahal dalam absensi yang sampai kepadanya, para tenaga honorer itu selalu hadir.

“Terus yang mana yang telah dilanggar sehingga mereka diberhentikan secara tiba – tiba?” ujarnya.

Andre juga sangat menyayangkan sikap para pimpinan OPD yang tak mampu bahkan terkesan enggan memberikan penjelasan pada saat rapat dengar pendapat mengenai pemberhentian para tenaga honorer tersebut yang digelar pada Kamis 25 Februari 2021.

Baca Juga:  4 Penduduk Non Permanen Terjaring Satpol PP Semampir

“Padahal melalui hearing tersebut diharap akan mendapat titik temu atau dapat mengurai sengkarut dari permasalahan terkait,” tegasnya

Selain itu menurut Andre, para pimpinan/Kepala Dinas adalah reperentasi dari Pemerintah Daerah. Sehingga ia menghawatirkan bahwa kebijakan yang diambil oleh Kepala Dinas atas pemberhentian tenaga honorer secara sepihak itu akan menjadi preseden buruk bagi Pemerintahan Kabupatenn Nunukan kedepan.

Andre juga sangat menyayangkan sikap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan yang walkout saat hearing tersebut. Ia menilai sikap Kadis Kesehatan itu sama sekali tak menghargai keberadaan DPRD sebagai lembaga wakil rakyat.

“Kita mengadakan RDP adalah untuk mencari solusi atas keluhan masyarakat. Dan itu adalah bagian dari kewajiban kami 25 anggota dewan utk memperjuangkan aspirasi rakyat. Tidak ada tendensi apapun dari kami selain memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai sumpah atas nama agama saat kami dilantik sebagai anggota DPRD,” tandasnya

Mengenai Rapat Dengar Pendapat yang digelar, Andre menjelakan bahwa disepakati untuk melakukan investigasi ulang terhadap para tenaga honorer yang diputus kontraknya tersebut.

“Apabila mereka tidak memenuhi unsur kesalahan sesuai dengan surat pemberhentian yang diterimanya, maka kami minta Tenaga Honorer tersebut harus diperpanjang kembali kontraknya,” tutup Andre. (ES)

Loading...

Terpopuler