NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Mantan Anggota Komisi V DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI, Andi Taufan Tiro menerima vonis tambahan berupa pencabutan hak politik selama lima tahun setelah menjalani pidana pokok.
“Saya tidak urus politik, bagi saya sudahlah hidup bukan hanya politik, masih banyak jalan untuk hidup,” ujarnya dengan nada pasrah di Pengadilan Tipikor, Bungur, Jakarta Pusat, Rabu, (26/4/2017).
Sementara itu, terkait penjatuhan vonis 9 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar dengan subsidair 6 bulan kurungan penjara. Ia menganggap hal tersebut sangatlah tidak adil.
“Sebab majelis hakim menjatuhkan vonis bukan berdasarkan fakta persidangan, melainkan berdasarkan yuris prudensi kasus-kasus lama,” ucapnya.
Kendati demikian, Ia mengaku belum dapat memastikan apakah akan mengajukan banding atau tidak atas vonis tersebut.
“Saya hanya akan pikir-pikir dulu,” pungkasnya.
Diketahui Andi Taufan Tiro dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti secara bersama-sama melakukan korupsi sebagaimana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
Menurut majelis hakim, Andi terbukti menerima uang Rp 7,4 miliar dari Direktur PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir dan dari Direktur Utama PT Martha Teknik Tunggal, Hengky Poliesar.
Kemudian Hakim pun memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara 9 tahun dan denda Rp 1 miliar dengan subsidair 6 bulan kurungan penjara.
Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah menjalani pidana pokok.
Pewarta: Restu Fadilah
Editor: Achmad Sulaiman
