Alokasi APBD Tidak Tepat Sasaran, Nawacita Terancam Gagal

NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – Minimnya alokasi APBD terhadap sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti untuk sektor pertanian, perikanan dan UMKM selama ini menghambat suksesnya Nawacita Jokowi. Bahkan apabila Pemerintah Pusat seperti terus melakukan pembiaran terhadap hal ini, maka akan dipastikan bahwa Nawacita akan gagal.

Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Andi Zakaria, di sela-sela kunjungan kerjanya, Nunukan, Minggu, 20 Mei 2017.

Andi memprihatinkan bahwa selama ini 40-50% alokasi APBD justru untuk membayar gaji Pegawai dan kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial lainya, sementara untuk sektor-sektor ekonomi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat justru masih berkisar atara 0,1 hingga 2% padahal sektor itu adalah tulang punggung perekonomian Rakyat.

“Ini terjadi karena tidak adanya patokan untuk Sektor Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dari Pemerintah Pusat pada saat Penyusunan usulan sebelum APBD disahkan. Selama ini Pemerintah baru mentargetkan sektor pendidikan yang harus 20 persen, sektor kesehatan yang harus 10 persen. Tapi kita tidak pernah sama sekali mentarget atau mematok alokasi dari APBD tersebut untuk sektor-sektor ekonomi kerakyatan seperti pertanian, perikanan dan UMKM,” ungkapnya.

Seharusnya, menurut Andi, sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia, alokasi anggaran untuk sektor-sektor Pembangunan Ekonomi Kerakyatan tersebut haruslah diperbesar. Dan salah satu cara untuk merealisasikanya adalah pemerintah terutama Kemendagri untuk melakukan presentase terlebih dahulu ketika masih tahap pengusulan sebelum APBD tersebut ditetapkan.

“Seandainya presentase tadi dilakukan, maka bukan hanya di Kalimantan Utara saja, tapi di seluruh Kabupaten/Kota  yang ada diIndonesia, saya yakin perekonomian akan tumbuh dengan pesat, karena ada dasar dalam pengalokasian tadi,” tegas Mantan Aktivis Kaltara yang terkenal kritis itu.

Politisi PBB tersebut juga  mengkhawatirkan, apabila tidak ada patokan jelas tentang nominal alokasi untuk sektor Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, maka kedepan perekonomian Indonesia akan semakin terpuruk karena sektor penyangga ekonomi negara seperti pertanian, perikanan dan UMKM terpinggirkan.

Lebih parah lagi menurut Andi, apabila APBD hanya akan menjadi ajang titipan pihak-pihak tertentu yang menjadikan aspirasi masyarakat sebagai kedok agar masuk dalam APBD padahal untuk kepentingan pribadinya. Menurut Andi, apabila hal tersebut terjadi, maka secara langsung pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan APBD untuk kepentingan pribadinya tersebut adalah oknum-oknum yang menginginkan gagalnya Nawacita.

“Initinya gini aja, kalau memang kita sepakat untuk mensukseskan Nawacita, perbesar dan prioritaskanlah alokasi APBD untuk sektor ekonomi kerakyatan. Jangan sampai cita-cita Pemerintahan Jokowi-JK yang sedemikian mulia untuk menciptakan tatanan yang adil makmur ini kandas hanya karena alokasi APBD yang tidak tepat sasaran,” pungkasnya.

Pewarta: Eddy Santry
Editor: Achmad Sulaiman