NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – Menyikapi tergenangnya pemukiman di Kecamatan Sembakung, Nunukan, Kalimantan Utara, Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (Almisbat) Badan Pengurus Kabupaten Nunukan meminta Pemerintah tak menganggap remeh bencana tersebut. Kendati hal tersebut acap kali terjadi setiap tahun, Pemerintah diminta tak menganggap Banjir tersebut sama dengan bencana banjir di daerah lain.
“Memang benar air yang menggenangi pemukiman tersebut karena meluapnya Sungai Sembakung. Namun meluapnya sungai itu karena tak mampu menampung banjir kiriman dari hulu yang merupakan anak-anak sungai di Sabah-Malaysia,” tutur Bendahara Almisbat Nunukan, Andi Suryani, Rabu (26/6/2019).
Sehingga atas hal itu, aktivis yang kerap dipangil Yani tersebut menilai adalah hal yang pantas apabila Pemerintah membicarakan hal ini dengan Pemerintah Sabah. Memang menurutnya, semua pihak tak boleh menyalahkan terjadinya bencana, namun ia mengingatkan tak ada akibat tanpa adanya sebab.
“Sungai-sungai di Malaysia mengalami banjir karena hutan disana telah dibabat menjadi pemukiman sehingga tak ada resapan lagi, imbasnya adalh abrasi dan banjir di sungai-sungai tersebut dan mengalir melalui Lumbis Ogong hingga bermuara di Sungai Sembakung. Dampaknya, ya kita lihat sendiri dengan yang dialami saudara-saudara kita di Sembakung saat ini,” papar aktivis berparas cantik tersebut.
Lebih lanjut Yani menandaskan yang perlu dilakukan Pemerintah adalah solusi kebijakan komprehensif disertai langkah konkrit sehingga masyarakat dapat terhindarkan dari bencana musiman tersebut. Yani uga menegaskan,jangan sampai Nawacita yang mencita-citakan perbatasan menjadi yang terdepan tapi pada realisasinya justru masih selalu terbelakang.
“Setiap tahun masyarakat di Sembakung dan sekitarnya selalu terdampak daru banjir kiriman ini , mau sampai kapan?,” tukasnya.
Yani juga mengingatkan bahwa pada 2017 Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) ketika melakukan Tinjauan Langsung di Desa Atap,Kecamatan Sembakung atas bencana serupa pernah menjanjikan solusi yang konperhensif guna mengatasi bencana musiman tersebut. Namun hingga kini, ungkap Yani, janji tersebut tak kunjung direalisasikan.
Padahal menurut Yani, wilayah perbatasan seharusnya mendapat prioritas dalam perhatian Pemerintah. Ia juga mengingatkan bahwa jangan sampai misi Nawacita hanya akan menjadi slogan atau hal teknis semata tanpa adanya tindakan praktis. Untuk itu Yani menegaskan bahwa pihaknya tak akan tinggal diam apabila Nawacita terkendala.
“Sebagai organ mata dan telinga Jokowi di daerah, kami merasa bertanggung jawab untuk terlibat dalam suksesnya Nawacita. Kami tak ingin misi mulia Jokowi-JK yang ingin membangun dari pinggiran berjalan lambat apalagi sampai mandek akibat para pengambil kebijakan yang tak serius dalam tugasnya,” pungkas politisi PPP tersebut.
Diketahui, hingga Rabu 26 Juni 2019, ketinggian air yang menggenangi pemukiman warga mencapi 2,5 meter. Ketinggian air diperkirakan akan terus naik seiring cuaca yang berpotensi turunya hujan di wilayah Sabah-Malaysia. Masyarakat hingga saat ini masih bertahan dirumah mereka sambil menunggu perkembangan naik turun nya air.
Sementara Pemerintah Kabupaten Nunukan sendiri melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) saat ini telah bersiap siaga diantaranya dengan pembentukan posko siaga banjir. Kepala Sub Bidang Kedaruratan BPBD Nunukan, Hasanuddin memastikan bahwa Pemkab Nunukan akan segera menentukan sikap penanganan sesuai kejadian di lapangan atas musibah tersebut.
“BPBD Nunukan telah menurunkan tim yang saat ini berada di pos Sebuku. Hari ini tim juga akan diberangkatkan untuk melakukan kontrol situasi di lapangan,” katanya. (eddy santry/nn)
Editor: Achmad S.
