NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – Keputusan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi telah mendatangkan protes dari berbagai pihak terutama mahasiswa. Mereka menggelar aksi unjuk rasa di beberapa daerah untuk menyampaikan sikap penolakan atas kebijakan pemerintah tersebut.
Tak terkecuali dengan para mahasiswa di Nunukan, Kalimantan Utara. Di kabupaten yang wilayahnya berbatasan dengan Malaysia tersebut, pada Selasa (6/9), para Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Nunukan (AMANKAN) menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor DPRD Kabupaten Nunukan.
Dalam aksi unjuk rasa yang digawangi PMII Komisariat Nunukan, GMKI, EK LMND, Ikatan Mahasiswa Dayak Kabupaten Nunukan, Persatuan Mahasiswa NTT dan beberapa elemen kemahasiswaan lain yang ada di Nunukan itu, mereka melayangkan 7 tuntutan sebai berikut:
- Menolak kenaikan BBM bersubsidi,
- Usut dan tangkap mafia BBM di kabupaten Nunukan,
- Membentuk satgas pengawasan BBM bersubsidi dan Gas Elpiji 3 kg bersubsidi,
- Meminta transparansi terkait jumlah distribusi BBM subsidi di kabupat Nunukan,
- Percepat pembentukan forum CSR yg bertanggungjawab mengawasi perusahaan yg beroperasi di wilayah Pedalaman,
- Pembangunan jalan antar Desa Di Pedalaman terutama jalan dari Mansalong-Beringin,
- Peningkatan jalan menuju Politeknik Negeri Nunukan,
AMANKAN menilai, Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan memicu kenaikan harga di berbagai sektor. Tidak hanya memicu kenaikan biaya transportasi saja, kenaikan BBM juga akan membuat harga bahan-bahan logistik meningkat. Artinya, secara langsung, biaya transportasi, logistik akan meningkat dan akan mendorong kenaikan biaya-biaya lainnya.
“Kebijakan Pemerintah yang menaikan harga BBM bersubsidi bukanlah langkah yang tepat. Dan kebijakan itu sangat merugikan rakyat. Kenaikkan harga Pertalite dan Solar yang proporsi jumlah konsumen di atas 70 persen sudah pasti akan menyulut inflasi,” ujar salah satu orator aksi.
Selain akan berdampak terhadap inflasi, kenaikan harga BBM subsidi juga dinilai akan menurunkan daya beli masyarakat.
Apabila daya beli masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi yang sudah mencapai 5,4 persen pada kuartal II-2022 akan turun. Hal ini karena konsumsi masyarakat adalah komponen terbesar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Terlebih saat ini para pelaku UMKM di Nunukan baru saja bangkit dari keterpurukan akibat pademi covid – 19. Sehingga naiknya harga BBM bersubsidi yang akan diikuti oleh naiknya semua jenis barang dan transportasi tentu akan menajadi penyebab kembali terpuruknya para pelaku UMKM di Perbatasan.
“Keputusan sepihal dari Pemerintah dengan menaikan harga BBM bersubsidi akan terimbas terutama bagi pelaku UMKM di Nunukan yang saat ini tertatih tatih untuk bangkit akibat badai pandemi Covid-19,” tandasnya.
Aspirasi dari Mahasiswa tersebut mendapat jawaban langsung dari Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, Hj. Rachma Leppa dan beberapa anggota DPRD Nunukan lainya.
Ketua DPRD Kabupaten Nunukan berjanji akan melanjutkan aspirasi para Mahasiswa kepada Pemerintah. Ia juga berjanji akan segera mengelar rapat koordinasi dengan Mahasiswa dan dinas terkait mengenai penyaluran CSR.
“Sementara terkait permintaan agar mengenai dibangunnya jalan di Mansalong, itu domain Provinsi. Tapi kami pastikan bahwa DPRD Nunukan akan menyampaikan ke Pemprov Kaltara agar usulan mahasiswa ini menajai atensi atau diprioritaskan,” ujar Rachma Leppa di depan mahasiswa.
Dari pantauan, Aksi mahasiswa berjalan dengan tertib. Personil dari Polres Nunukan, Kompi Brimob Nunukan dan Koramil 0911-08 Nunukan hadir untuk mengamankan jalannya aksi. (Red)
Pewarta: Eddy Santry
