Connect with us

Politik

Aliansi HMI UNISMA: Indonesia Gawat Darurat

Published

on

hmi malang, hmi unisma, hmi malang demo, indonesia gawat darurat, kepemimpinan jokowi, jokowi-jk, nusantara, nusantaranews, nusantara news

Aliansi Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Islam Malang (HMI UNISMA) menggelar aksi demonstrasi, Jumat (14/9/2018). (Foto: dok. NUSANTARANEWS.CO)

NUSANTARANEWS.CO, Malang – Indonesia gawat darurat. Demikian pekikan Aliansi Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Islam Malang (HMI UNISMA) yang menyuarakan sikap kritisnya terhadap kondisi Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla, setidaknya selama empat tahun terakhir. Mereka menggelar aksi demonstrasi menuntut sejumlah hal yang dinilai sangat relevan dengan permasalahan yang tengah mendera bangsa Indonesia.

“Dalam beberapa tahun belakangan ini Negara Indonesia kembali dihadapkan dengan masalah-masalah kebangsaan,” kata Aliansi HMI UNISMA, Malang, Jumat (14/9/2018).

Menurut mereka, kondisi perekonomian semakin tidak stabil. Akhir-akhir ini, kata mereka, pemerintahan Jokowi-JK sering impor bahan pangan, di mana kebijakan tersebut sangat merugikan para petani dalam negeri.

“Harga bahan pokok semakin melambung tinggi dan semakin meningkatnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang sampai beberapa pekan terakhir mencapai kurang lebih Rp 15.000 per US dollar,” katanya.

Kemudian, mereka juga menyinggung janji-janji Jokowi-JK membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya tetapi warga negara Indonesia nyatanya masih banyak yang menganggur, lapar dan miskin.

“Pemerintah Jokowi-JK lebih memberikan harkat kepada tenaga-tenaga kerja asing dengan dikeluarkannya Perpres No 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing, padahal seharusnya warga negara Indonesia (pribumi) lebih di utamakan,” kata mereka.

Persoalan lain yang tak luput dari sorotan aliansi ini ialah terkait merebaknya isu SARA selama masa kepemimpinan Jokowi-JK.

“Kriminalisasi terhadap ulama, dan issu yang menyangkut primordialisme agama, seperti Intoleransi, pelarangan terhadap suara azan menggunakan speker pembesar dan isu-isu yang lain, tidak segera diberikan solusi yang baik dilakukan oleh pemerintah saat ini,” sebutnya.

Demikian pula kasus pelanggaran HAM, kata mereka, juga marak di era Jokowi. Penegakkan hukum juga sama, tidak tegas lurus sebagaimana mestinya. “Seakan-akan pemerintah Jokowi-JK diam tak berkutik, bahkan tidak sanggup untuk menyelesaikannya,” ujar mereka.

Mengacu pada kondisi tersebut, Aliansi HMI UNISMA mendesak pemerintahan Jokowi-JK untuk segera melakukan lima langkah mendasar.

Pertama, meningkatkan stabilitas perekonomian dalam negeri. Kedua, menghentikan impor pangan dan meningkatkan ketahanan pangan dalam negeri.

Ketiga, menghapus Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing. Keempat, menghentikan segera isu-isu SARA. Kelima, mencopot Menteri Agama (Lukman Hakim).

Terakhir mereka mengingatkan, bahwa perjuangan untuk memperebutkan kemerdekaan yang dilakukan para founding fathers tidaklah mudah, bahkan harus menumpahkan darah. Bukannya mengisi kemerdekaan tersebut dengan hal-hal positif, melainkan sebaliknya justru memunculkan berbagai persoalan-persoalan baru bagi bangsa Indonesia. Termasuk selama masa kepemimpinan Jokowi-JK yang telah melewati empat tahun. (bya/alya)

Editor: Banyu Asqalani

Advertisement

Terpopuler