NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Ketua Umum Serikat Tani Nasional (STN), Ahmad Rifai mengaku prihatin langkah Presiden Jokowi membagi-bagikan sertifikat tanah kerap dikritik kubu oposisi. Menurutnya, kritik yang disampaikan aktivis dan oposisi terkait kebijakan tersebut keliru.
“Kalau aktivis, oposisi yang mengatakan seritifikat itu hoaks sekali lagi itu keliru. Sertifikat itu ada,” kata Rifai dalam sebuah diskusi yang digagas Aliansi Masyarakat Milenial untuk Reforma Agraria (AMIRA) di Jakarta, Jumat (25/1).
Dia menilai, langkah Jokowi membagi-bagikan sertifikat tanah merupakan wujud keseriusan pemerintahan Jokowi-JK dalam menjalankan program reforma agraria dengan cara soft.
“Agar reforma agraria berjalan dengan baik tanpa menimbulkan gejolak serta kegaduhan. Di samping redistribusi lahan, pembagian bibit tanaman pertanian dan lain lain, pelaksanaan RA (Reforma Agraria) juga dilakukan di hilir, dengan cara bagi-bagi sertifikat,” sebutnya.
Rifai menuturkan, program reforma agraria harus didukung sepenuhnya oleh rakyat agar ke depan ada keadilan dalam penguasaan lahan. “Kemandirian pangan bisa terwujud dengan menjadikan petani sebagai pilar utama dan juga rakyat memiliki alat produksi sendiri untuk mengembangkan kehidupannya, menuju kehidupan yang sejahtera,” tambah dia.
Sejumlah aktivis dan kubu oposisi diketahui kerap melayangkan kritik kepada Jokowi yang gencar membagikan sertifikat tanah untuk masyarakat. Menterjemahkan pembagian sertifikat tanah sebagai program utama reforma agraria menjadi masalah utamanya. Sebab, reforma agraria bukan semata-mata membagikan tanah-lebih yang dikuasai negara kepada rakyat atau pembuatan sertifikat tanah melainkan keseluruhan kegiatan untuk membentuk aset produktif yang dapat dijadikan sumber penghidupan, menghasilkan nilai tambah ekonomi dan sosial, serta menjadi bagian dari proses pembentukan karakter bangsa dalam kehidupan bernegara.
“Sebab, sebagian besar lahan yang dipercayakan untuk dikelola adalah tanah lebih atau belum produktif, maka inisiasi berkelompok dapat diarahkan pada bentuk bangun usaha koperasi berupa koperasi pertanian, koperasi perkebunan, koperasi perhutanan, ataupun koperasi industri,” kata Persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia Susilo Eko Prayitno.
Kritik juga pernah disampaikan wakil ketua DPR RI, Fahri Hamzah. Menurutnya, reforma agraria itu bicara redistribusi tanah. Bukan sekadar legislasi tanah dengan program bagi-bagi sertifikat tanah yang memang sudah dikuasai rakyat. Sebab, konsep tanah sebagai milik rakyat harus mendasar pada keberlanjutan hidup dan kepemilikan. Dia khawatir Jokowi membuat kebijakan yang salah kaprah.
“Seperti sertifikasi tanah rakyat melalui PTSL, ini jelas bukan peta jalan reforma agraria, tak ada yang baru dan otentik dari Presiden Jokowi dalam kebijakan tersebut. Saya perlu mengingatkan untuk berhati-hati dengan sertifikasi tanah, karena kebijakan itu akan mengintegrasikan tanah rakyat dengan pasar modal via jaminan/gadai dan jual beli. Jangan sampai sertifikat dibuat untuk memudahkan transaksi kepemilikan,” terang Fahri.
Kemudian, kritik juga pernah dilayangkan wakil ketua DPP Gerindra, Ferry Juliantono. Pendiri Dewan Tani Indonesia (Indonesian Peasant Council) ini menyebut pembagian sertifikat tanah yang dilakukan Jokowi merupakan kebijakan salah kaprah dalam mengimplementasikan program reforma agraria. Menurutnya, Jokowi tidak perlu membagi-bagi sertifikat kepada masyarakat karena hal itu pekerjaan eselon, bukan kerjaan seorang presiden.
“Dan yang dimaksud reforma agraria itu bukan bagi-bagi sertifikat. Itu juga kerjaan eselon, bukan pekerjaan presiden. Jadi, nggak ada hubungannya,” kritiknya.
Ferry juga khawatir Jokowi tidak paham apa yang dimaksud dengan reforma agraria.
(eda/gdn/asq)
Editor: Almeiji Santoso
