NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Aksi mogok ABK dan Kapten Kapal pemandu berpotensi menambah panjangnya dwelling time yang bisa berakibat tingginya biasa logistik di Indonesia. Pasalnya, kapal-kapal tersebut punya tugas memandu kapal-kapal keluar masuk Pelabuhan Tanjung Priok dan pelabuhan-pelabuhan lainnya.
“Padahal ekonomi kita saat ini lagi slow down, dan dwelling time menjadi perhatian Pak Joko Widodo untuk efisiensi biaya logistik yang selama ini dikeluhkan pengusaha,” kata Ketum FSP BUMN Bersatu, Arief Poyuono di Jakarta, Senin (15/7/2019).
Menurut Arief, jika aksi pemogokak pekerja pemandu kapal terus berlangsung, maka arus barang ekspor-impor akan terganggu dan merugikan para pelaku usaha EMKL dan pabrik-pabrik yang produknya berorientasi ekspor.
“Saat ini saja diperkirakan sudah menyebabkan kerugian hingga Rp 3,6 triliun rupiah akibat pemogokan pekerja pemandu kapal,” ungkapnya.
“Ini harus bisa diselesaikan dengan cepat oleh Kementerian BUMN sebagai pemegang saham PT Jasa Armada Indonesia,” saran Arief.
Dia menambahkan, patut diduga ada ketikaberesan di PT JAI terkait pemindahan pekerja pemandu kapal ke pihak swasta dan vendor.
“Ini pasti bisnis hanky panky oknum petinggi Pelindo dan PT JAI yang mencari untung dari pekerja kapal pemandu yang dialihkan dan akan menjadi pekerja outsourching di PT JAI,” katanya.
Karena itu, dia mendesak Menteri BUMN meminta pertanggung jawaban PT Pelindo selaku pemegang saham mayoritas di PT JAI.
“Dan bila perlu memecat semua Direksi PT JAI saja,” tegasnya.
Seperti diwartakan, kegiatan pelayanan pemanduan di Pelabuhan Tanjung Priok mengalami gangguan operasional. Adapun penyebabnya ialah pelayanan kepelabuhan di Terminal Tanjung Priok yang dikelola oleh PT JAI Tbk tersebut terhenti karena aksi stop operasi oleh seluruh kru kapal mulai dari ABK hingga nakhoda kapal pandu di terminal tersebut pada Rabu (10/7) kemarin. (eda/ach)
Editor: Eriec dieda
