NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Politikus Golkar, Ade Komarudin alias Akom tak memungkiri bahwa kasus korupsi pengadaan e-KTP (Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik) TA 2011-2012 yang membelit Ketua Umumnya mempengaruhi elektabilitas Partai berlambang pohon beringin itu. Terlebih saat ini, Setya Novanto telah ditahan oleh lembaga antirasuah ini.
“Pasti harus diakui ada dampaknya,” tutur Akom usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2017).
Akom juga tak memungkiri bahwa ada tantangan baru yang dirasakan oleh seluruh kader partai. Tantangan tersebut adalah menyatukan langkah-langkah agar partai bisa tetap utuh dan harmonis.
Sehingga tidak terjadi perpecahan dan bisa menang dalam pagelaran Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.
“Apalagi, kamikan dari jauh-jauh hari untuk Pilpres sudah menentukan Jokowi sebagai capresnya dan itu harus diperjuangkan sebaik-baiknya agar pak Jokowi ini menang kembali,” katanya.
“Nah kalau partainya tidak kompak, tidak solid, dan tidak harmonis, yah pasti nanti kurang maksimal membantu pemenangan pak Jokowi,” timpalnya lagi.
Sementara saat disinggung soal jabatan Setya Novanto di internal partai, Akom mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada DPD tingkat I dan II. Sebab mereka yang memiliki hak suara untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan AD/ART agar Golkar tetap solid menghadapi Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019.
“Kita serahkan pada seluruh tingkat 2 pemilik suara seluruh indonesia dan tingkat 1, untuk sama-sama mereka satukan langkah agar partai ini solid dan kompak menghadapi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 mendatang,” pungkas Akom.
Reporter: Restu Fadilah
