NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Harga garam produksi petani lokal terjun bebas. Akibat kelebihan stok, kini harga jualnya hanya berada di kisaran Rp 300 per kilogram (kg). Puluhan ribu ton garam produksi petani tambak lokal pada tahun lalu pun belum terjual.
Di saat bersamaan penyerapan garam lokal oleh industri rendah. Kondisi ini diduga terjadi karena keberadaan garam impor. Parahnya, harga garam yang saat awal musim panen 2018 sempat menyentuh Rp 1.200 per kg, berpotensi makin jatuh karena sudah memasuki masa panen. Para petambak cemas harga garam terjun bebas ke level Rp 50 per kg karena stok akan makin melimpah.
“Situasi ini tentu menjadi mimpi buruk bagi petambak garam lokal. Karena memang pemicu paling besar sehingga harga garam anjlok karena ada regulasi yang dibuat, tetapi justru tidak memberikan perlindungan bagi nasib petambak garam lokal,” kata aktivis milenial, Muchlas Jaelani dalam keterangan yang dikirim kepada redaksi di Jakarta, Senin (2/9/2019).
Muchlas menjelaskan, permasalahan anjloknya harga garam dipicu beberapa hal, salah satunya kenaikan kuota impor dari 2,37 juta ton menjadi 2,7 juta ton. Hal yang menjadi persoalan, kata dia, tidak ada kontrol dari pemerintah terkait serapan garam impor ini.
“Apa benar digunakan masuk ke industri secara utuh atau ada kebocoran garam impor masuk ke pasar lokal. Karena memang diduga banyak kebocoran. Hal ini juga pernah disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti yang melihat bahwa ada garam impor tapi tidak semuanya digunakan untuk industri,” kata Muchlas.
Dia juga mempertanyakan urgensi dilakukannya impor garam. Pasalnya, dari sisi kualitas, garam dalam negeri tidak kalah bagus daripada garam impor. Sebab, garam dalam negeri sudah bisa memenuhi standar dan kualitas mutu yang dibutuhkan untuk industri.
Ia pun mengkritik Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri. Sebab, beleid itu mengalihkan wewenang pemberian rekomendasi impor dari KKP ke Kemenperin.
“Akibatnya sekarang KKP hanya diberikan kewenangan melakukan pemberdayaan kepada petani garam. KKP tidak lagi memiliki kewajiban untuk ikut serta memberikan usulan soal jumlah impor garam yang harus dilakukan. Akibatnya, impor garam menjadi mimpi buruk bagi petani lokal,” katanya.
“Artinya sekarang berapa jumlah garam yang akan diimpor sudah menjadi rahan Kemenperin. Anehnya justru Kemenperin membuat kouta impor garam tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan,” sambung dia.
Muchlas mencontohkan, Kemenperin seharusnya sudah menyerap sebanyak 1.128.500 ton selama periode Juli 2018-Juni 2019. Namun, saat rapat bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian beberapa waktu lalu, penyerapan garam hingga periode tersebut baru mencapai 962.220 ton. Dengan begitu, stok garam masih tersisa 166.280 ton.
“Tetapi pada sisi lain, Kemenperin justru menambah jumlah impor garam. Ini kan tidak masuk akal,” sesal Muchlas.
Jokowi diminta copot Menperin
Muchlas mengatakan Presiden Joko Widodo harus mengambil keputusan politik yang berani demi kepentingan dan perlindungan terhadap petambak garam lokal. Salah satunya segera ganti Menteri Perindustrian, Airlangga Hartanto.
“Masih belum terlambat bagi Presiden Jokowi untuk mengganti Menteri Perindustrian kepada sosok yang lebih memiliki keberpihakan terhadap petani garam lokal. Pasalnya sudah terlalu besar dosa yang dilakukan Airlangga Hartanto sehingga mengakibatkan harga garam anjlok,” kata Muchlas.
Ia berharap agar Menperin dijabat profesional yang memiliki kemampuan dalam memperbaiki tata niaga garam nasional, sehingga harga garam lokal tidak anjlok.
“Saya melihat Airlangga Hartarto tidak memiliki kecakapan dan kemampuan untuk mengurus masalah garam salah satunya. Justru kebijakan-kebijakan Kemenperin di bawah kepemimpinan Airlangga semakin menyengsarakan petani garam. Jadi Presiden Jokowi wajib hukumnya segera mencopot Airlangga,” tandasnya. (mj/ln)
Editor: Eriec Dieda
