NUSANTARANEWS.CO, Naypyidaw – Akhirnya militer Myanmar mengkudeta pemerintahan pada Senin dini hari. Setelah sebelumnya dilaporkan ramai rumor mengenai akan terjadi kudeta militer di Myanmar terkait dengan klaim kecurangan pemilu baru-baru ini – akhirnya pada hari Senin dini hari (1/2), Angkatan bersenjata Myanmar (Tatmadaw) mengumumkan status darurat selama satu tahun dan menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi serta Presiden Win Myin.
Media barat melaporkan bahwa Aung San Suu Kyi, serta Presiden Win Myint, ditahan bersama dengan anggota lain dari partai berkuasa Myanmar dalam kudeta militer Senin dini hari.
Seperti diketahui, pada pemilihan umum November tahun lalu, pemilu kedua yang digelar di Myanmar sejak berakhirnya kekuasaan militer tahun 2011. Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi menang telak.
Sementara pihak militer Myanmar mengklaim bahwa telah terjadi penipuan pemilih secara masif dan mendesak pemerintah untuk menunda pertemuan parlemen. Pihak militer menolak hasil pemilu karena menuding ada jutaan pemilih palsu dalam pemilu kemarin dan menuntut Komisi Pemilihan Umum Myanmar memberikan daftar pemilih akhir untuk diverifikasi.
Dalam sebuah video yang dirilis stasiun televisi milik militer, Tatmadaw memaparkan bahwa penangkapan Suu Kyi dan pejabat pemerintahan sipil lainnya dilakukan sebagai tanggapan militer terhadap kecurangan pemilihan umum November lalu.
Menurut Reuters, mengutip TV milik militer Myanmar, tentara negara itu pada hari Senin mengumumkan bahwa kekuasaan sekarang berada di tangan Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing.
Penangkapan Suu Kyi, Win Mynt, dan tokoh senior partai berkuasa, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dikonfirmasi oleh juru bicara NLD, Myu Nyunt.
Sebelumnya, juru bicara militer Myanmar pada pekan lalu telah mengancam akan mengambil tindakan jika keluhan mereka soal pemilu tak dipenuhi.
Pada Kamis (28/1), Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing juga menggemakan ancaman kudeta itu dalam pidatonya yang diterbitkan surat kabar Myawady yang dikelola militer.
Ia mengatakan bahwa meski menghormati dasar negara yang baru direformasi pada 2008 lalu, militer tak segan mencabut konstitusi tersebut jika keadaan tak berubah. (AS)
