NUSANTARANEWS.CO – Jika menengok kembali ke belakang, sejak 1950-an hingga sekarang menunjukkan terjadinya beberapa kali pergantian kepemimpinan dan perubahan rezim pemerintahan. Mulai dari Soekarno mengalihkan sistem demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin. Kemudian pengalihan dari Soekarno ke Soeharto, hingga rezim saat ini.
Guru besar Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Prof Sarbini Sumawinata menjelaskan, setiap ada pergantian rezim terjadi guncangan perubahan dalam semua aspek kehidupan kenegaraan dan masyarakat. Mulai dari aspek politik, ekonomi dan sosial.
Walaupun begitu banyak pergantian kepemimpinan selama periode demokratisasi parlementer tidak menimbulkan masalah masalah besar. Yang terjadi adalah penggantian pemimpin dari pemimpin yang satu kepada pemimpin yang lain dengan kelompok pendukungnya.
Prof. Sarbini Sumawinata menjelaskan tidak ada perubahan struktur, perubahan tata negara, administrasi, perundang undangan dan karena itu perubahan berlangsung dengan mulus dan damai.
Baca Juga:
Bikin Utang Bengkak, Mahathir Mohamad Bakal Hapus Sejumlah Proyek Belt and Road China
Rakyat Malaysia Patungan Untuk Kurangi Utang Negara
Peralihan dari Soekarno ke Soeharto menimbulkan perubahan struktur kekuasaan. “Dalam bidang ekononomi misalnya, terjadi perubahan kentara. Yakni dengan diadakannya penyitaan perusahaan swasta asing, bisnis Belanda dan asing lainnya dan menyerahkan kepemimpinan serta pengelolaan bisnis tersebut kepada militer. Terjadilah guncangan di bidang politik ekonomi dalam negeri,” ungkap Prof Sarbini Sumawinata dikutip dalam bukunya Politik Ekonomi Kerakyatan.
Lantas bagaimana dengan masa depan ekonomi Indonesia pasca 2019? Mengingat geopolitik kawasan ASEAN saat ini trendnya terus didominasi investasi Cina? Dan akankah Indonesia akan mengikuti jejak Malaysia pada Pilpres 2019 mendatang?
Ada hal menarik dengan kebijakan Perdana Menteri Malaysia yang baru saja terpilih yakni Mahathir Mohamad. Dimana untuk menyelamatkan ekonomi bangsanya dari syahwat ekononomi Cina dengan gerakan one beld one road, Mahathir mengambil langkah taktis dengan memangkas seluruh kebijakan Beld and Road.
Langkah tersebut diambil Mahathir, karena dirinya menilai bahwa semua paket kebijakan ekonomi Najib Razak dengan mengistimewakan investor Cina dianggap sebagai kebijakan salah kaprah. Karena tak memiliki keuntungan bagi rakyat Melayu, sebaliknya keuntungan hanya dinikmati oleh para taipan.
Membaca kebijakan Malaysia dewasa ini dengan melakukan perombakan besar-besar dalam sektor ekonomi politik, tentu akan memicu guncangan ekonomi pasca Najib Razak tak berkuasa. Langkah Mahathir dalam memangkas semua investasi beld and road China sudah sepatutnya diajungi jempol.
Apa yang dialami Malaysia ketika dipimpinn Najib Razak sebenarnya juga dialami pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Dimana pemerintah dengan leluasa memberikan kelonggaran terhadap ambisi ekonomi Cina. Nah, tampaknya pada pemilu 2019 mendatang, ibarat bola salju guncangan tersebut juga akan menghampiri Indonesia dan beberapa negara Kawasan lainnya. Akankah Indonesia mengulang cerita Malaysia pada Pilpres 2019 mendatang?
Editor: Romandhon
