NusantaraNews.co, Jakarta – Pada tanggal 5-6 September 2017, UN Committee on Migrant Workers atau Komite pekerja migran PBB akan menggelar sidang ke-27 di Genewa, Swiss. Dalam sidang sesi 27 ini agenda komite akan merlakukan review terhadap 3 laporan Negara pihak konveni perlindungan hak-hak buruh migrant dan anggota keluarganya, yaitu Equador, Indonesia dan Mexico.
Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah menyatakan akan hadir dalam konferensi tersebut dan akan menyampaikan tentang persoalan yang selama ini dihadapi oleh buruh Migran, khususnya yang berasal dari Indonesia.
Kita akan sampaikan situasi pekerja migran di Indonesia bagaiamana pelanggaran HAM, Apakah kebijakan yang dibuat sudah memperhatikan prinsip-prinsip hak azazi manusia, sebagaimana yang telah tertuang dalam konvensi pekerja migran yang telah diratifikasi pemnerintah 5 tahun lalu. jadi ini penting kita harus ada disana untuk menyampaikan secara langsung situasi itu secara elaborative,” ungkap Anis saat ditemui nusantaranews.co di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9/2017)
Anis berharap dalam sidang ke-27 ini mampu menghasilkan rekomendasi yang nanti akan mendorong pemerintah Indonesia membangun kebijakan migrasi yang lebih berbasis pada penghormatan terhadap pemenuhan hak asasi manusia.
“Kita berharap rekomendasi yang nanti dihasilkan dari sidang ke 27 ini adalah benar-benar mendorong pemerintah Indonesia untuk lebih visioner, yakni bagaimana membangun kebijakan migrasi yang lebih menghormati HAM, membangun tata kelola migrasi transparan, akuntabel dan menghormati perempuan, karena mayortitas buruh migran adalah perempuan dan selama ini banyak mengalami prbudakan, trafficking, terancam hukuman mati dan banyak yang meninggal dunia,” paparnya.
Selain itu, Anis juga akan melakukan review atas kasus-kasus kekerasan terhadap buruh migran yang ada di Indonesia. Hal tersebut dilakukan agar pemerintah Indonesia segera membangun sebuah system yang aman dan murah di Indonesia sampai pada tingkatan pedesaan
“Kasus itu akan kita highlight agar mendorong pemerintah segera membangun system migrasi yang aman di indonesia yang murah. System itu dibangun dari mana mereka berasal yaitu dari desa. Makanya kenapa didalam delegasi kami ada perwakilan dari desa untuk memberikan contoh bahwa ini sudah ada, tetapi ini didoprong menjadi kebijakan nasional,” tutupnya.
Pewarta: Syaefuddin A
Editor: Ach. Sulaiman
