NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Front Gerakan Aktivis Indonesia (FRAKSI) menilai realitas politik saat ini yang menjadikan masa depan usulan hak angket Ahok Gate makin tak jelas.
Menurut Andi Awal Mangantarang selaku Sekjen FRAKSI mengatakan bahwa selain faktor teknis prosedur pembahasan usulan, dinamika politik pasca-Pilkada DKI Jakarta putaran pertama ini juga akan menentukan kelanjutan hak angket “Ahok Gate”.
“Padahal sejatinya bahwa kami publik ingin tahu meminta DPR menjalankan fungsinya sebagimana mestinya, agar hal ini publik ketahui bahwa apakah memang pemerintah dalam hal ini Kemendagri (Kementrian Dalam Negeri) benar berjalan sesuai amanat konstitusi ataukah pemerintah telah melanggar konstitusi? Kan itu kami sebagai publik ingin tahu, bukan hak angket ini hanya menjadi alat mainan politik dan barter kepentingan,” kata dia dalam siaran tertulisnya kepada redaksi Nusantaranews, Senin (20/2/2017) di Jakarta.
Untuk itu, FRAKSI mendesak serta meminta keseriusan lembaga negara seperti DPR menjalankan fungsi pengawasannya, agar publik tahu.
“Membela individu tertentu lalu menabrak konstitusi yanga ada, sehingga jika memang benar terjadi pelanggaran maka harus ada tindakan konstitusi sebagai konsekwensi terhadap pelanggaran konstitusi tersebut,” sambung dia.
Selain itu, demi transparansi kepada publik, FRAKSI mengaku akan terus akan mengawal hal tersebut. “Ini serius agar jangan hanya menjadi wacana dan mainan politik,” tegasnya.
Editor: Romandhon
