Connect with us

Ekonomi

Ada Persoalan Ditutupi di Balik Klaim Jokowi Kebakaran Hutan Tidak Terjadi dalam Tiga Tahun Terakhir

Published

on

kebakaran hutan, klaim jokowi, pemerintahan jokowi, lingkungan hidup, rizal ramli, nusantaranews

Kebakaran hutan gambut. (Foto: Mongabay)

NUSANTARANEWS.CO, JakartaKlaim Jokowi soal menurunnya kebakaran hutan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dinilai justru menunjukkan ada persoalan yang tidak terungkap ke hadapan publik. Pasalnya, data menyebut sebaliknya, kebakaran hutan Indonesia tidak seperti klaim petahana. Artinya, pemerintahan Jokowi cenderung tidak transparan terkait persoalan kebakaran hutan dan lingkungan hidup.

Ekonom senior Rizal Ramli menyebutkan, selama ini berbagai kejahatan dan masalah lingkungan hidup tertutup secara institusional akibat penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan oleh Pemerintah Jokowi.

“Bukti yang paling kasat mata adalah nilai kerusakan lingkungan PT Freeport sebesar Rp 185 triliun bisa dihapuskan oleh pemerintah. Belum lagi berbagai potensi pelanggaran lingkunagn hidup dalam kasus reklamasi, dan pembakaran hutan menjadi kurang transparan. Lebih banyak membawa kepentingan pengusaha besar ketimbang kepentingan generasi yang akan datang,” kata Rizal Ramli seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jakarta, Senin (18/2/2019).

Baca juga: Jokowi Sebut Dalam Tiga Tahun Tidak Ada Kebakaran Hutan, Greenpeace Indonesia: Faktanya?

Karena itu, dia memandang, usulan Prabowo Subianto untuk memisahkan kembali Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan merupakan langkah yang sangat strategis. Sehingga, monitoring dan enforcement lingkungan hidup semakin berwibawa dan efektif.

“Sikap Jokowi yang menganggap penggabungan ini sebagai hal yang wajar sangat pantas disesalkan. Karena di negara-negara lain Kementerian Lingkungan Hidup berdiri sendiri sehingga mereka bisa efektif jika terjadi pelanggaran,” jelasnya.

Bahkan, Greenpeace Indonesia angkat suara terkait klaim Jokowi soal fakta kebakaran hutan Indonesia selama tiga tahun terakhir. “Sejak tragei kebakaran hutan terbesar 2015, kebakaran hutan dan lahan terus terjadi setiap tahun hingga sekarang,” kata Greenpeace dikutip dai pernyataannya di Twitter.

Hanya saja, lanjut Rizal Ramli, keinginan Prabowo agar semua tanah dikuasai negara, tidak perlu dibagi kepada rakyat, adalah pandangan yang terlalu progresif. Sementara program Jokowi pembagian sertifikat untuk rakyat yang sudah punya tanah adalah untuk melegalkan status tanah.

“Sementara program perhutanan sosial hanya memberikan hak pakai kepada rakyat. Rakyat tidak memiliki hak tanah tersebut. Jadi, selama Jokowi berkuasa tidak ada reforma agraria. Padahal, reforma agraria adalah redistribusi tanah,” papar ekonom senior ini.

(eda)

Editor: Eriec Dieda

Terpopuler