NUSANTARANEWS.CO – Saat ini sudah berakhir perhelatan IMF-WB SM 2018, 8-14 Oktober 2018. Berbagai puji-pujian diberikan delegasi, tidak kecuali Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde pun mengungkapkan kesannya yang mendalam terhadap penyelenggaraan pertemuan tersebut.
Kita sudah berhasil menjadi tuan rumah yang baik. Men-service para tamu. Semua delegasi senang, senyum sumringah, apalagi dengan fasilitas yang disediakan dan diladeni dengan penuh senyum dan lemah gemulai, diiringi keramahan yang luar biasa. Sungguh menakjubkan. Bahkan negara Maroko yang akan menjadi tuan rumah berikutnya menjadi ‘keder‘ yang sudah lempar handuk nggak akan bisa seperti Indonesia.
Baca Juga:
- Jokowi Harus Tahu Fungsi dan Manfaat Lembaga Keuangan Global
- Presiden Sebut Acara IMF-World Bank Dibiayai Sendiri, DPR: Memangnya Rakyat Bodoh?
Apa hasilnya? Diberitakan, pemerintah melalui 14 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menandatangani perjanjian kerja sama investasi dengan berbagai perusahaan internasional. Diketahui, investasi tersebut adalah untuk proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.
Kerja sama ini disepakati dalam salah satu rangkaian acara IMF-World Bank Annual Meeting 2018 yang berlangsung di Bali. “Siang ini, kami menyaksikan kerja sama penandatanganan investasi dan pembiayaan antara 14 BUMN dengan investor dan lembaga keuangan untuk 19 transaksi dengan nilai kesepakatan mencapai 13,5 miliar dollar AS atau setara Rp 202 triliun,” kata Menteri BUMN Rini Soemarno melalui sambutannya di hadapan para investor saat Signing Ceremony Indonesia Investment Forum 2018, Kamis (11/10).
Rini mengatakan, jenis investasi yang disepakati dalam kerja sama ini terdiri atas strategic partnership, project financing dan pembiayaan alternatif melalui pasar modal.
Investasi Rp 202 triliun untuk Indonesia tentu jumlah yang tidak sedikit. Umumnya untuk meneruskan rencana pembangunan infrastruktur yang harus berlanjut. Sebagai ikon pemerintah Jokowi. Sebab Jokowi telah menetapkan bahwa pembangunan infrastruktur adalah sebagai fondasi atau landasan pembangunan Indonesia, dan giliran berikutnya baru membangun manusianya.
Baca juga: Pertemuan Tahunan IMF-World Bank Disebut Berikan Dampak Positif bagi Perekonomian Bali
Namun yang perlu dipastikan, kerjasama tersebut kapan bisa direalisasikan. Karena jangan sempat investor ragu untuk memulai dalam waktu dekat lantaran suasana pemilu dan stabilitas politik. Kerjasama di tanda tangani, tapi start up-nya pasca pilpres.
Dalam perjalanan sejarahnya, IMF sebagai organisasi internasional beranggotakan 189 negara bertujuan sangat mulia yaitu mempererat kerja sama moneter global, memperkuat kestabilan keuangan, mendorong perdagangan internasional, memperluas lapangan pekerjaan sekaligus pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan mengentaskan kemiskinan di seluruh dunia Organisasi ini bermarkas di Washington, D.C.
IMF dibentuk pada tahun 1944 dalam Konferensi Bretton Woods, kemudian diresmikan tahun 1945 dengan 29 negara anggota. IMF sejak awal bertujuan menata ulang sistem pembayaran internasional. Negara anggota menyumbangkan dana cadangan menggunakan sistem kuota. Dana cadangan tersebut dapat dipinjam oleh negara-negara yang mengalami kesulitan dalam neraca pembayarannya.
Baca juga: Dukung Pertemuan IMF-Bank Dunia, La Nyalla Minta Jangan Asal Kritik Pemerintah
Saat ini ( per September 2017), dana cadangan IMF (total kuota) mencapai SDR (Special Drawing Rights) 475 miliar, sekitar US$ 674 miliar. Kemampuan menyalurkan kredit adalah SDR 460 miliar (US$652 miliar). Sedangkan negara peminjam terbesar adalah Yunani, Ukraina, Portugal, dan Pakistan. Sedangkan pinjaman cadangan (precautionary) terbesar : Meksiko, Kolombia, Polandia, dan Maroko.
Bagaimana dengan keanggotaannya. Dalam penentuan keanggotaan, tidaklah sederhana. IMF menetapkan kriteria tertentu yang dinamakan kuota. Kuota ini ditentukan oleh seberapa besar skala perekonomian nasional suatu negara yang tercermin dalam produk domestik bruto, neraca perdagangan, serta cadangan devisa. Kuota ini juga ikut menentukan hak suatu negara dalam pengambilan keputusan serta akses dana pinjaman (Brown, M. the International Monetary Fund, Advocates for International Development, 2012).
Baca juga: Mengingat Kembali Peran IMF Rusak Ekonomi Indonesia
Pada saat ini Amerika Serikat memiliki kuota tertinggi apabila dibandingkan dengan anggota-anggota lain. Selain itu, Amerika Serikat menjadi satu-satunya pihak yang dapat menggunakan hak veto dalam pengambilan keputusan. Kondisi inilah yang kemudian menimbulkan pandangan bahwa keputusan IMF sarat dengan kepentingan Amerika Serikat. Hal tersebut tentu tidak begitu disukai negara raksasa lainnya seperti China dan Rusia.
Lebih lanjut, dalam pelaksanaan misinya, IMF memiliki beberapa tugas pokok yakni mengawasi kondisi moneter dan keuangan negara anggota serta perekonomian global pada umumnya, kemudian memberikan bantuan finansial (financial assistance) kepada negara anggota yang membutuhkan, serta menyediakan bantuan teknis (technical assistance).
Dalam rangka pengawasan terhadap kondisi moneter dan keuangan, secara rutin dalam periode tertentu IMF mengirimkan perwakilannya untuk melakukan penelitian (surveillance) pada setiap negara anggota. Penelitian mencakup kebijakan fiskal dan moneter, tingkat suku bunga, stabilitas makroekonomi, serta kebijakan ekonomi terkait, seperti peraturan perburuhan, perdagangan, dan jaring pengaman sosial.
Baca juga: Membongkar Teror Krisis 1997 di Indonesia
Lebih lanjut, IMF menerbitkan laporan analisis sistem perekonomian global yang terbit dua kali setahun dalam tajuk World Economic Outlook. Selain itu IMF juga menurunkan laporan lain menyangkut stabilitas sistem keuangan dan moneter, salah satu diantaranya adalah Global Financial Stability Report.
Kemudian untuk bantuan finansial (financial assistance) diberikan kepada negara anggota yang mengalami permasalahan dalam neraca perdagangan, utang yang menjelang jatuh tempo, atau sedang mengalami krisis perekonomian domestik. Dalam prosedur pemberian pinjaman, IMF menerapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh negara penerima bantuan.
Syarat-syarat tersebut tertuang dalam penandatanganan kesepakatan atau lebih dikenal dengan nama letter of intent. Dalam praktiknya, persyaratan ini sering menjadi pokok perdebatan, karena keharusan mengakomodasi kebijakan IMF memunculkan kesan bahwa IMF mencampuri urusan rumah tangga negara debitur. Dan hal tersebut telah dirasakan oleh Indonesia pada tahun 1998 yang lalu.
Sedangkan untuk bantuan teknis (technical assistance) adalah berupa jasa konsultasi dan pelatihan yang dilakukan oleh para ahli di bidangnya (fiskal, moneter, ekonomi pembangunan, dan lain-lain) kepada negara anggota dalam rangka meningkatkan stabilitas makro ekonomi.
Baca juga: Sri Mulyani Akui Ekonomi Indonesia Rentan, Rizal Ramli: Lho Kok Baru Ngaku
Ada banyak kritikan yang dialamatkan kepada IMF. Antara lain adalah kebijakan yang diterapkan IMF cenderung tidak memberikan kesempatan (partisipasi) yang lebih baik lagi, terutama bagi anggota-anggota yang berasal dari negara berkembang. Maka tidak mengherankan jika anggota-anggota ‘yang termarjinalkan’ tersebut meminta hak suara lebih besar, sehingga bisa turut aktif dalam setiap pengambilan keputusan.
Lantas tidak sedikit pula pendapat yang menyatakan bahwa meski IMF menegaskan program yang dilakukan sepenuhnya berbasiskan pada faktor ekonomi, akan tetapi dalam praktiknya, tidak jarang IMF terkooptasi dengan kepentingan politik, terutama untuk kepentingan negara-negara maju.
Bahkan Joseph Stiglitz, salah satu pemenang Nobel dalam bidang ekonomi, menyebutkan bahwa syarat-syarat yang diwajibkan oleh IMF dengan mudah bertransformasi menjadi alat politik yang merugikan negara-negara berkembang.
Salah satu catatan penting yang menggambarkan kinerja IMF adalah ketika terjadi krisis ekonomi di 1997-1998 yang menerjang wilayah Asia, termasuk Korea Selatan, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Dua negara bertetangga, Malaysia dan Indonesia berbeda pandangan mengenai bantuan IMF. Perdana Menteri Malaysia pada saat itu, Mahathir Mohammad memilih untuk menolak bantuan dari IMF meski tetap mempertimbangkan saran-saran yang direkomendasikan IMF.
Baca juga: Perbedaan Mencolok Zeti Akthar Aziz dan Sri Mulyani Indrawati
Malaysia lebih memilih untuk mengembangkan strateginya sendiri dalam mengatasi krisis. Pada pertengahan 1998, disusunlah strategi dalam the National Economic Recovery Plan, antara lain dengan melonggarkan kebijakan moneter dan menurunkan tingkat suku bunga secara bertahap; dan terbukti, Malaysia berhasil melakukan recovery ekonomi dalam waktu yang relatif cepat (Hui Lim and Khoon Goh. How Malaysia Weathered The Financial Crisis: Policies and Possible Lessons, 2012).
Di sisi lain, pemerintah Indonesia di bawah presiden Soeharto memilih untuk menandatangani letter of intent, alias kontrak kerjasama dengan IMF, yang dikemudian hari terbukti semakin memperdalam krisis. Akibatnya, mata uang rupiah terdepresiasi hingga lebih dari 400%. Tercatat pada awal 1997’an nilai tukar rupiah per US$ ada dikisaran Rp 2,000-2,300, melorot hingga lebih dari Rp 10,500 hanya dalam rentang waktu satu tahun. Hal ini kemudian menjadi salah satu penyebab jatuhnya pemerintahan Soeharto.
Baca juga: IMF Datang, Nilai Rupiah Pun Terjengkang
Pengalaman sejarah kiprah IMF dan krisis yang melanda Indonesia akibat menjadi pasien IMF, sangat mudah terlupakan dari benak kita, terutama para elite di negeri tercinta ini. Apa yang ditulis di atas, bukanlah suatu kebohongan atau hoax, Semuanya bersumber dari berbagai jejak digital dan media elktronik yang dengan mudahnya kita dapat di Google.
Annual meeting IMF-WB dan pesta pernikahan
“Terima kasih Indonesia atas semua jerih-lelah anda,” kata Lagarde dalam bahasa Indonesia ketika menyampaikan sambutan dalam konferensi pers penutupan Annual Meeting, Minggu (14/10).
Lagarde menggambarkan berakhirnya Annual Meeting tahun ini bagaikan sebuah pesta pernikahan. Persiapan selama tiga tahun terakhir yang terbayar dengan pelaksanaan yang sukses membuatnya merasa sedih ketika semuanya harus berakhir.
“Ini mengingatkan saya tentang pesta pernikahan. Kini setelah semuanya berakhir, saya jadi sedih dan meskipun lelah tapi ingin melakukannya lagi,” ujarnya. Ya pesta pernikahan ditengah duka korban bencana gempa bumi dan tsunami yang dialami warga Indonesia di Palu, Sigi dan Donggala.
Baca juga: 11 Strategi Agar Menjadi Menteri Keuangan Terbaik di Dunia
Lagarde pun memerinci segala aktivitas selama sepekan terakhir, mulai dari penanaman terumbu karang sebagai investasi masa depan hingga pidato mengagumkan dari Presiden Jokowi yang akan selalu ada dalam ingatan.
Dia kembali mengulang bahwa IMF adalah teman Indonesia dan akan berdiri bersama untuk menghadapi apa pun, mengingat Indonesia tetap dapat menjadi tuan rumah yang sangat baik kendati tertimpa bencana alam yang tak terkira. Ungkapan tersebut, mungkin ‘seolah-olah’ sebagai bentuk ungkapan penyesalan atas krisis moneter Indonesia tahun 1997-1998 karena ‘kebijakan’ IMF sebagai kreditur yang tidak dapat menyembuhkan kondisi ekonomi Indonesia.
Sri Mulyani tidak kalah gembiranya. Serasa seperti sang nyonya rumah yang menyediakan pesta pernikahan. Semua undangan ceria dan gembira. Semua tamu dijamu dengan baik, dan menikmati hiburan, dan suasana Nusa Dua dengan suka cita. Tentu ada yang menikmati berenang di pantai yang bersih, refleksi, SPA, berjemur dengan cahaya matahari penuh ultraviolet. Seperti di taman firdaus. Bukan sehari saja tetapi selama seminggu. Mana pernah didapat dinegara lain, apalagi di Amerika Serikat yang ‘katanya’ disediakan snack saja.
Baca juga: Analogikan Kondisi Ekonomi Dunia dengan Film Game of Thrones, Pigai Kritisi Pidato Jokowi
Sri Mulyani Indrawati juga mengungkapkan, penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Bali memperoleh kesan yang luar biasa dari para delegasi. Menurut mereka, Indonesia menjadi tuan rumah yang sangat baik dalam pertemuan tersebut.
“Kesan-kesan dari tamu yang hadir, Indonesia sangat luar biasa organize acara ini, mulai dari kedatangan, para volunteer, LO (liaison officer) juga impresinya luar biasa. Orang Indonesia sangat ramah, helpful, organized, profesional,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers di Bali Art, Nusa Dua, Sabtu (13/10).
Hebatnya juga, Sri Mulyani mengungkapkan, nama baik Indonesia sangat melekat di pikian para delegasi. Tidak hanya itu, penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali juga membuat sejumlah negara merasa minder.
Ia memberi contoh Maroko yang akan menjadi tuan rumah Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia berikutnya. Sri Mulyani menuturkan, Indonesia sudah memasang standar yang sangat tinggi dalam penyelenggaraan pertemuan tingkat dunia tersebut. Konsekwensi dari standar tinggi tersebut adalah financial loss
Artinya walaupun mengalami musibah bencana alam di Lombok dan Sulteng, dollar merayap naik, utang membengkak, naiknya harga BBM (premium) dan ditunda hanya dalam jarak 1 jam, kita masih bisa bertahan dan beracting sebagai Host yang membuat standar tinggi dalam melaksanakan pesta/peerjamuan internasional. “Mereka khawatir karena standar (penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia) di Indonesia tinggi sekali,” tutur Sri Mulyani.
Luar biasanya Indonesia itu belum cukup. Yang paling menyita pembicaraan dan perhatian adalah sambutan Presiden Jokowi pada acara pembukaan IMF-WB AM 2018. Rupanya Pak Jokowi hobi menonton serial TV HBO film Game of Thrones. Menjadikan cerita serial tersebut sebagai substansi pidatonya. Cerita film fiksi dan di zaman primitif tersebut muncul di isi pidato seorang Presiden tentu mengagetkan banyak peserta.
Di balik riuh sambutan yang luar biasa tersebut, publik domestik mencermati tidak adanya pesan moral yang disampaikan bagi perbaikan perekonomian Indonesia dan negara lainnya yang terdampak dengan kenaikan suku bunga oleh The Feed (Bank Sentral Amerika Serikat).
Pak Jokowi juga tidak menyinggung tentang sejauh mana peranan IMF dalam merealisasikan tujuannya yaitu: mempererat kerja sama moneter global, memperkuat kestabilan keuangan, mendorong perdagangan internasional, memperluas lapangan pekerjaan sekaligus pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan mengentaskan kemiskinan di seluruh dunia.
Di sisi lain, Indonesia sudah membuka diri seluas-luasnya untuk mempersilahkan negara dunia melakukan investasi bukan saja secara portofolio, tetapi yang lebih diutamakan adalah investasi secara langsung untuk membuka lapangan kerja. Bahkan sepertinya kita segan untuk mengingatkan kebijakan IMF 20 tahun yang lalu yang memporakporandakan perekonomian Indonesia.
Saya ingat lagu ANAK MEDAN, yang salah satu syairnya; ‘biar kambing di kampung sendiri, tetapi banteng di perantuan’. Sekarang ini sedang melakoni peran sebagai banteng di dunia internasional yang disegani oleh para banteng dari negara lain yang sudah dijamu dengan pesta penuh suka cita.
Efisiensi Penyelenggaraan
Bayangkan, dengan standar yang tinggi dalam penyelenggaran IMF-WB AM 2018 di Bali, dan membuat negara berikutnya sebagai penyelenggara ‘keder’, pemerintah Indonesia masih dapat melakukan efisiensi dalam penggunaan dana.
Dari alokasi dana yang disediakan sebesar Rp 855.6 miliar dalam APBN, menurut Pak LBP dapat dihemat. Biaya penyelenggara dapat ditekan menjadi sekitar dibawah Rp 500 miliar. Angka yang pasti tunggu hasil audit. Artinya penghematan mendekati 40%. Tentu kita mengapresiasi penghematan tersebut. Terlepas karena nyinyirnya Fadli Zon Wakil Ketua DPR terkait besarnya alokasi dana yang disiapkan.
Lalu, sisa dana sebesar Rp. 355,6 miliar mau dikemanakan? Kita menyarankan, karena perhelatan annual meeting IMF-WB diselenggarakan dalam suasana Indonesia mendapatkan musibah bencana gempa dan tsunami, dan begitu banyaknya penduduk yang kehilangan rumah dan hancurnya sarana dan prasarana lingkungan baik di Lombok maupun Sulbar, maka dana tersebut dialokasi untuk kedua daerah tersebut.
Karena dana sudah tersedia, hanya memerlukan revisi mata anggarannya oleh Menkeu, maka pemerintah sudah menunjukan iktikad yang baik dan mulia untuk rakyatnya, bukan saja pada tamu yang datang ke Indonesia.
Dengan kebijakan pemerintah tersebut, sempurnalah kebaikan yang diperoleh para pemimpin bangsa ini, sebagai pemimpin yang amanah. Diampunkan Allah segala dosa-dosanya. Tetapi jika kebijakan atas dana yang bersisa tersebut tidak digunakan untuk rakyat yang sedang ditimpa musibah, maka Allah sudah menjanjikan doa orang yang teraniaya itu bebas hambatan.
Oleh : Dr. Chazali H. Situmorang, Dosen FISIP UNAS, pemerhati kebiajakan publik
