NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pada dekade terakhir abad 20, tatanan geopolitik dunia tampak jelas saratnya kepentingan nasional dari negara-negara super power ekonomi untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran bangsanya.
“Perwujudan dari seluruh upaya ini tampak pada cara dan tingkah laku ekonomi dalam berinteraksi dengan negara lain di dalam pergaulan internasional,” kata mantan wakil Menteri Pertahanan Indonesia Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin dikutip dari buku bertajuk Komitmen dan Perubahan Suatu Perubahan dan Perspektif, Jakarta, Senin (23/7/2018).
Dia menjelaskan bahwa perkembangan ilmu dan teknologi, terutama sistem teknologi informasi yang diimbangi oleh globalisasi aktivitas finansial menjadi platform baru pola interdependensi negara-negara maupun kelompok ekonomi adikuasa di dunia.
“Titik kulminasi dari bertemunya berbagai kepentingan di era pasca perang dingin ini telah bernuansa pada suatu kondisi krisis di kawasan Asia pada periode tahun 1997 dan tahun-tahun selanjutnya, yang berkontribusi kepada kerusakan tatanan perekonomian lama yang mengimbas pada sistem sosial, politik dan ekonomi negara di kawasan Asia dan memunculkan wajah baru reformasi tatanan politik ekonomi,” jelasnya.
Di Indonesia gambaran dari akibat pengaruh situasi politik ekonomi kawasan tercermin pada runtuhnya sendi-sendi perekonomian bangsa di awal krisis, yang segera menerjemahkan diri pada krisis sistem politik dan ketatanegaraan.
“Krisis di Indonesia telah mengubah dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara serta bercorak multidimensi, sehingga pada gilirannya menyentuh hajat hidup rakyat yang bernuansa pada masalah kesejahteraan dan keamanan,” paparnya.
Dengan melakukan kajian interaksi peran keamanan dan kesejahteraan, yang merujuk baik kepada konsepsi Ketahanan Nasional dan Wawasan Nusantara maupun melalui telaah berdasarkan data empirik, diperoleh titik fokus sasaran upaya penanganan akibat krisis, yang diformulasikan ke dalam suatu langkah prioritas penyelesaian masalah.
Berdasarkan pertimbangan seluruh kondisi lingkungan strategis global maupun regional, dan mengacu kepada kondisi faktual bangsa pada saat ini, maka suatu strategi penangkalan untuk mengatasi krisis dapat dirumuskan dengan pendekatan aspek kesejahteraan dengan titik berat dekonsentrasi aktivitas ekonomi dan aspek keamanan dengan titik berat intelijen ekonomi secara seimbang dan harmonis.
“Dengan didukung oleh visi dan komitmen kebangsaan yang kuat, suatu pendekatan simultan pada masalah kesejahteraan dan keamanan yang melibatkan seluruh partisipasi masyarakat Indonesia, diharapkan akan membawa kepada suatu solusi pemecahan masalah krisis ekonomi,” jelasnya. (red/nn/ed/ak)
Editor: Banyu Asqalani
