NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Masuknya agenda demokrasi dan demokratisasi di ASEAN, menurut Shofwan Al Banna Choiruzzad dalam bukunya ASEAN di Persimpangan Sejarah, dapat dilacak jejaknya pada perkembangan ASEAN setelah krisi ekonomi ASEAN tahun 1997/1998.
“Pernyataan yang menyeru kepada demokratisasi bagi negara-negara ASEAN yang terdapat di dalam dokumen resmi ASEAN untuk pertama kalinya muncul di dalam Deklarasi ASEAN Concord II (atau lebih populer sebagai Bali Concord II) pada bulan Oktiber 2003,” ungkap Shofwan.
Dokumen tersebut, khususnya di dalam bagian Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN Security Community, ASC), menyebutkan tentang komitmen dari negara anggota ASEAN untuk membawa kerja sama politik dan keamanan ASEAN ke tingkat lebih tinggi.
Pria lulusan Graduate School of International Relations, Ritsumeikan University, Jepang ini menjelaskan upaya tersebut semata-mata untuk memastikan bahwa negara negara di kawasan ASEAN hidup dengan damai satu sama lain dan dengan masyarakat dunia yang lebih luas di dalam sebuah lingkungan yang adil, demokratis dan harmonis.
Baca Juga:
Resiliensi Organisasional ASEAN
Tanggapan Cina Soal Indonesia Ajak Negara-Negara ASEAN Patroli di LCS
Salah satu pemikir utama yang berada di balik agenda demokratisasi ASEAN, Rizal Sukma (2003) menjelaskan, masuknya demokrasi di dalam dokumen resmi tersebut mengejutkan banyak pihak dan mendapatkan banyak perhatian. Baik dari kalangan pengamat yang berada di dalam maupun di luar kawasan Asia Tenggara.
“Hal ini tentu dianggap sebagai sesuatu yang tidak aneh, mengingat saat itu kata ‘demokrasi’ untuk pertama kalinya disebutkan dalam di dalam dokumen resmi tingkat tinggi ASEAN,” kata dia.
Setelah melalui proses yang tidak mulus di dalam ASEAN sendiri, agenda demokratisasi akhirnya tetap tetap bertahab di dalam wacana ASEAN. Terutama di dalam dokumen yang berkaitan dengan Komunitas Keamanan ASEAN (ASC) yang kemudian berubah menjadi Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN (APSC)
Kata ‘demokratis’ lanjut Shofwan, muncul kembali dalam di dalam Vientiane Action Plan (VAP) yang disepakati pada tahun 2004. Dokumenn VAP tersebut menyebutkan bahwa Komunitas Keamanan ASEAN harus dicapai dengan menciptakan Komunitas yang demokratis, toleran, partisipatoris dan transparan di Asia Tenggara.
Dokumen cetak biru APSC di dalam peta jalan menuju masyarakat ASEAN juga memasukkan pembangunan politik yang dijelaskan sebagai upaya untuk membangun kehidupan politik yang menaati prinsip-prinsip demokrasi, rule of law dan tata kelola yang baik.
Editor: Romandhon
